Resmikan Tiga SD Negeri, Respati Dorong Pendidikan Inklusif di Kota Solo
Resmikan Tiga SD Negeri, Respati Dorong Pendidikan Inklusif di Kota Solo (JatengNOW/Dok)
SOLO, JATENGNOW.COM – Wali Kota Surakarta Respati Ardi meresmikan tiga Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kota Solo, Jumat (30/1/2026). Tiga sekolah tersebut yakni SD Negeri Sekip, SD Negeri Begalon 1, dan SD Negeri Madyotaman.\
Peresmian ini menandai rampungnya sejumlah paket pekerjaan pembangunan sektor pendidikan yang diselesaikan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo pada tahun anggaran 2025. Selain tingkat SD, Pemkot juga telah menyelesaikan pembangunan untuk jenjang PAUD-PNF dan SMP.
“Hari ini kami meresmikan beberapa sekolah sekaligus menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan pembangunan di tahun 2025. Sarana dan fasilitas sekolah yang dibangun sudah sangat baik,” ujar Respati usai peresmian di SD Negeri Sekip Surakarta.
Dalam kesempatan tersebut, Respati menegaskan komitmennya mendorong pendidikan inklusif di Kota Bengawan. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan kualitas tenaga pendidik, kesejahteraan guru, serta penambahan tenaga pendamping bagi peserta didik disabilitas.
“Kami akan mencadangkan anggaran daerah untuk peningkatan dan penambahan guru, terutama tenaga pendamping disabilitas yang akan menjadi prioritas,” jelasnya.
Menurut Respati, keberadaan tenaga pendamping sangat penting seiring dengan dorongan Pemkot Solo terhadap penyelenggaraan sekolah inklusif di tingkat pendidikan dasar.
“Kami sudah mendorong sekolah inklusif, sehingga pendamping disabilitas ini menjadi sangat penting di SD Negeri maupun sekolah lain di Surakarta. Pendidikan dasar harus bisa dirasakan seluruh warga,” lanjutnya.
Selain peresmian sekolah, Pemkot Solo juga meluncurkan Program Jam Wajib Belajar di Luar Sekolah serta Pelatihan Guru Pembelajaran Mendalam. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara menyeluruh.
“Kami juga akan memberikan pelatihan bagi kepala sekolah terkait kerja sama dengan perusahaan melalui CSR. Jadi tidak hanya bergantung pada APBD dan BOS daerah, tetapi guru dan sekolah bisa memiliki dukungan tambahan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Dwi Ariyatno, menjelaskan bahwa pembangunan sarana pendidikan tersebut bersumber dari APBD, Dana Alokasi Umum (DAU), serta Silpa DAU dengan total anggaran mencapai Rp43,8 miliar.
“Total anggaran sebesar Rp43.868.307.510 digunakan untuk empat jenjang pendidikan, mulai dari PAUD-PNF, SD hingga SMP,” ungkapnya.
Rinciannya, bidang PAUD-PNF sebanyak empat paket pekerjaan senilai Rp2,42 miliar, bidang SD 12 paket pekerjaan senilai Rp15,7 miliar, serta bidang SMP 16 paket pekerjaan dengan nilai Rp25,7 miliar.
“Seluruh paket pekerjaan sudah selesai 100 persen, kecuali pembangunan masjid di SMP Negeri 5. Pekerjaan tersebut diputus kontraknya karena penyedia tidak mampu menyelesaikan tepat waktu dan telah dikenakan sanksi daftar hitam,” jelas Dwi.
Ia berharap fasilitas pendidikan yang telah dibangun dapat menunjang peningkatan mutu pembelajaran, termasuk pemenuhan sarana ramah bagi peserta didik disabilitas.
“Semua sekolah yang dibangun ramah disabilitas. Nantinya anak-anak disabilitas akan ditempatkan di kelas bawah agar proses pembelajaran lebih optimal,” tandasnya. (jn02)
