Jepara Integrasikan Aplikasi NINJA dengan E-Pas Kecil, Cegah Pemalsuan Data Subsidi BBM Nelayan
Jepara Integrasikan Aplikasi NINJA dengan E-Pas Kecil, Cegah Pemalsuan Data Subsidi BBM Nelayan (JatengNOW/Dok)
JEPARA, JATENGNOW.COM – Pemerintah Kabupaten Jepara mulai memperkuat sistem verifikasi subsidi bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan dengan mengintegrasikan aplikasi Nelayan Indonesia Jaya (NINJA) dengan sistem E-Pas Kecil milik Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar Dinas Perikanan bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara, Rabu (1/7/2026), di ruang rapat Asisten II Sekda Jepara.
Rapat ini juga melibatkan unsur Dinas Perhubungan dan Kantor Unit Pelayanan Pelabuhan (UPP) Kelas II Jepara.
Kepala Dinas Perikanan Jepara, Muh. Tahsin, mengatakan integrasi sistem ini bertujuan meningkatkan validitas data kapal nelayan sekaligus mempercepat proses penerbitan surat rekomendasi subsidi BBM.
Langkah ini diambil menyusul temuan adanya dugaan manipulasi dokumen Pas Kecil yang digunakan untuk pengajuan subsidi.
Berdasarkan hasil pemeriksaan admin aplikasi NINJA pada 11 Juni 2026, ditemukan sebanyak 14 dokumen Pas Kecil palsu atau hasil editan yang terkait dengan tujuh pemilik kapal.
Dalam proses klarifikasi yang dilakukan pada 26 Juni 2026, salah satu pemilik akun mengakui telah mengunggah dokumen hasil editan dan membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya.
Muh. Tahsin mengingatkan seluruh pelaku usaha perikanan untuk menjaga kejujuran dan integritas dalam proses pelaporan data.
“Jangan bermain dengan hal-hal yang bersifat krusial,” tegasnya.
Secara teknis, aplikasi NINJA yang kini dikembangkan Diskominfo Jepara akan terhubung langsung dengan database E-Pas Kecil untuk proses pencocokan data kapal secara otomatis.
E-Pas Kecil sendiri merupakan identitas digital resmi kapal di bawah 7 Gross Tonnage (GT) yang berfungsi sebagai surat tanda kebangsaan kapal atau setara kartu identitas kapal.
Dengan integrasi ini, Pemkab Jepara berharap proses verifikasi data kapal menjadi lebih cepat, akurat, dan mampu mencegah praktik pemalsuan dokumen.
Selain itu, sistem ini diharapkan memastikan penyaluran subsidi BBM kepada nelayan benar-benar tepat sasaran sesuai data resmi yang tercatat. (jn02)
Penulis
