Hadapi Puncak Musim Hujan, Pemkab Jepara Siapkan Dana Bencana Rp12,5 Miliar
Wakil Bupati Jepara Muhammad Ibnu Hajar (JatengNOW/Dok)
JEPARA, JATENGNOW.COM – Pemerintah Kabupaten Jepara memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi menjelang puncak musim penghujan. Selain meningkatkan koordinasi lintas instansi, Pemkab Jepara menyiapkan Belanja Tak Terduga (BTT) sebesar Rp12,5 miliar untuk mendukung penanganan bencana.
Kesiapsiagaan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi bertema Kesiapan Menghadapi Musim Penghujan di Pendopo Kartini Jepara, Kamis (8/10/2026). Kegiatan itu melibatkan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI-Polri, serta komunitas pelestari lingkungan.
Wakil Bupati Jepara Muhammad Ibnu Hajar menegaskan, upaya menghadapi musim penghujan harus diwujudkan melalui langkah konkret, bukan hanya sebatas antisipasi. Kesiapan di lapangan dinilai penting untuk mengurangi risiko dan mempercepat penanganan apabila bencana terjadi.
Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jepara, puncak musim penghujan diperkirakan berlangsung pada awal Januari hingga akhir Februari. Karena itu, koordinasi dan kesiapan seluruh wilayah perlu diperkuat sejak dini.
Hajar mencontohkan penanganan bencana di Desa Tempur pada 2025. Menurutnya, koordinasi dan dukungan berbagai pihak menjadi bagian penting dalam menghadapi situasi kebencanaan tersebut.
“Kami mohon, yang menjadi titik-titik bencana ini dapat diidentifikasi oleh Pak Camat dan jajaran forkopimcam, dan disampaikan kesiapannya seperti apa,” kata Hajar.
Hajar meminta para camat bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) memetakan wilayah yang berpotensi terdampak bencana. Identifikasi perlu dilakukan secara langsung untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan penanganan di setiap lokasi.
Selain pemetaan wilayah rawan, instansi terkait diminta meningkatkan sosialisasi mitigasi kepada masyarakat. Penyampaian informasi dapat dilakukan melalui pertemuan langsung maupun media sosial hingga tingkat desa.
BPBD Kabupaten Jepara juga diminta segera menyampaikan informasi kebencanaan kepada pemerintah kecamatan dan desa. Dengan demikian, informasi tersebut dapat menjadi dasar bagi masing-masing wilayah untuk mempersiapkan langkah antisipasi.
Dari sisi pendanaan, Pemkab Jepara telah meningkatkan alokasi BTT dari sebelumnya Rp5 miliar menjadi Rp12,5 miliar. Dana tersebut disiapkan untuk mengantisipasi sekaligus mendukung penanganan bencana yang mungkin terjadi.
“Alhamdulillah BTT sudah kita naikkan dari Rp5 miliar menjadi Rp12,5 miliar. Semoga ini tidak jadi kita pakai, artinya tidak ada bencana yang terjadi di Kabupaten Jepara,” ujarnya.
Hajar berharap kesiapan anggaran dan berbagai langkah mitigasi dapat membantu pemerintah daerah merespons potensi bencana secara lebih cepat dan terkoordinasi.
Pemkab Jepara bersama unsur Forkopimda juga telah melakukan sejumlah upaya untuk mengurangi risiko bencana, terutama yang berkaitan dengan cuaca ekstrem dan kondisi aliran air.
Langkah yang telah dilakukan meliputi perbaikan dan normalisasi sungai, perbaikan pintu air, pemasangan trash boom atau penghalang sampah di aliran air, penguatan tebing Kali Pasokan, serta pelaksanaan klinik pemeliharaan irigasi.
Selain itu, perbaikan infrastruktur yang mengalami kerusakan akibat bencana juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesiapan daerah menghadapi musim penghujan.
Dalam rapat koordinasi tersebut, muncul pula masukan mengenai keberadaan sungai atau aliran air yang dilaporkan hilang. Menanggapi hal itu, Hajar meminta instansi terkait segera melakukan identifikasi dan menindaklanjuti temuan tersebut.
Pemeriksaan dinilai penting untuk memastikan fungsi aliran air tetap berjalan dengan baik sekaligus mengantisipasi potensi persoalan yang dapat memicu bencana pada kemudian hari.
Melalui penguatan koordinasi, pemetaan wilayah rawan, kesiapan anggaran, dan perbaikan infrastruktur, Pemkab Jepara berharap upaya mitigasi dapat dilakukan lebih awal sebelum puncak musim penghujan tiba. (jn02)
Penulis
