Pemkot Solo Siapkan SE Larangan Pertalite Eceran, Empat SPBU Masuk Pengawasan

SOLO, JATENGNOW.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta menyiapkan Surat Edaran (SE) untuk melarang penjualan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi secara eceran. Langkah ini dilakukan menyusul laporan masyarakat mengenai dugaan penyalahgunaan distribusi Pertalite di Kota Solo.

Wali Kota Surakarta Respati Ardi mengatakan, kebijakan tersebut disiapkan agar penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan pihak tertentu untuk mencari keuntungan dengan menjualnya kembali di atas harga resmi.

Respati turun langsung memantau penyaluran BBM di SPBU 44.571.27 Laweyan, Jalan Dr. Radjiman, Senin (9/11/2026). Pemantauan itu dilakukan setelah muncul laporan dugaan pembelian Pertalite menggunakan kendaraan dengan tangki yang telah dimodifikasi untuk menampung BBM dalam jumlah besar.

Dalam kesempatan tersebut, Respati juga menerima keluhan warga yang mengaku harus membeli Pertalite dari pedagang eceran dengan harga mencapai Rp15.000 per liter. Padahal, harga resmi Pertalite bersubsidi sebesar Rp10.000 per liter.

“Banyak aduan masyarakat yang terbebani membeli Pertalite di luar SPBU. Jadi tadi ada pengakuan dari masyarakat seharga Rp15 ribu, padahal harga subsidi adalah Rp10 ribu,” ujar Respati.

Menurutnya, penjualan BBM bersubsidi dengan harga lebih tinggi dari ketentuan membuat masyarakat menanggung beban tambahan. Karena itu, Pemkot Solo akan memperkuat pengawasan dan berkoordinasi dengan aparat untuk menindak dugaan penyalahgunaan distribusi.

Respati menyebut SE tersebut akan disiapkan melalui Dinas Perdagangan. Aturan itu nantinya mengatur larangan bagi pedagang eceran maupun pelaku usaha ritel menjual BBM bersubsidi, khususnya Pertalite.

“Ini adalah penyalahgunaan subsidi dengan dijual melebihi harga dan akhirnya membebani masyarakat. Dan kami akan tindak tegas pelaku langsir yang mengambil dari SPBU dengan cara memodifikasi tangki dan lain-lain untuk diperjualbelikan,” tegasnya.

Ia menegaskan, BBM bersubsidi semestinya disalurkan melalui SPBU yang ditunjuk Pertamina agar distribusinya dapat diawasi dan diterima masyarakat yang berhak.

“Barang subsidi hanya boleh dijual oleh SPBU yang tertunjuk Pertamina. Dan kita akan membuat Surat Edaran dari Dinas Perdagangan untuk melarang pedagang eceran, retail menjual barang subsidi BBM khususnya Pertalite,” tambahnya.

Selain menyiapkan regulasi, Pemkot Solo akan meningkatkan pengawasan dengan melibatkan kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Respati mengungkapkan, terdapat empat SPBU yang masuk dalam pemantauan terkait dugaan aktivitas pembelian BBM bersubsidi secara ilegal. Pemerintah kota bersama aparat terkait akan menelusuri aktivitas di lokasi tersebut untuk memastikan penyaluran Pertalite berjalan sesuai ketentuan.

Ia juga meminta Pertamina memperkuat standar operasional prosedur (SOP) pembelian BBM bersubsidi agar tidak terjadi pembelian berulang maupun penyalahgunaan oleh pihak tertentu.

“Ini demi terjangkaunya Pertalite ke masyarakat. Jangan sampai ada oknum untuk memperkaya diri karena yang dirugikan masyarakat. Saya mohon ini adalah subsidi, kita jaga bersama karena ini harus tepat sasaran,” paparnya.

Di sisi lain, Respati mengapresiasi Pertamina yang telah memastikan ketersediaan pasokan BBM menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru). Ia meminta masyarakat tidak khawatir terhadap ketersediaan BBM dan tetap melakukan pembelian melalui SPBU terdekat.

Sementara itu, Sales Branch Manager Pertamina Fuel Terminal Yogyakarta 4, Dany Sanjaya Putra, menjelaskan Pertamina telah melakukan penertiban penyaluran Pertalite dan Solar bersubsidi melalui sistem QR Code.

Sistem tersebut digunakan untuk mengendalikan sekaligus memantau transaksi pembelian BBM bersubsidi di SPBU. Untuk Pertalite, batas pembelian ditetapkan maksimal 10 liter per hari bagi kendaraan roda dua dan 120 liter per hari untuk kendaraan roda empat.

Adapun batas pembelian Solar bersubsidi dibedakan berdasarkan jenis kendaraan, yakni:

• Kendaraan pribadi roda empat maksimal 60 liter per hari.
• Kendaraan pengangkut barang roda empat maksimal 80 liter per hari.
• Kendaraan roda enam atau lebih maksimal 200 liter per hari.

Dany mengatakan, penggunaan QR Code statis memudahkan petugas SPBU dalam mengontrol dan memantau transaksi. Pertamina juga melarang penyaluran kepada kendaraan yang melakukan pembelian berulang maupun menggunakan tangki modifikasi.

“Dengan menggunakan QR Code statis ini untuk kontrol dan monitoring jauh lebih mudah dilakukan oleh SPBU Pertamina. Dan SPBU dilarang untuk menyalurkan pembelian secara berulang dan juga kendaraan dengan tangki modifikasi,” jelasnya.

Melalui pengawasan bersama pemerintah daerah, kepolisian, Satpol PP, dan Pertamina, distribusi BBM bersubsidi di Kota Solo diharapkan berjalan sesuai ketentuan. Dengan begitu, subsidi pemerintah dapat dimanfaatkan masyarakat yang benar-benar berhak. (jn02)

Penulis