Pertahankan Predikat Informatif Tiga Tahun, Pemkab Rembang Perkuat Layanan Informasi Publik
REMBANG, JATENGNOW.COM – Pemerintah Kabupaten Rembang memperkuat kualitas pelayanan informasi publik melalui pendampingan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan masyarakat semakin mudah memperoleh informasi pemerintahan secara cepat, akurat, dan transparan.
Pendampingan tersebut berlangsung melalui kegiatan visitasi dan verifikasi pemeringkatan badan publik tahun 2026 di Ruang Rapat Bupati Rembang, Selasa (10/11/2026).
Bupati Rembang Harno mengatakan, keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui kebijakan, program, hingga perkembangan pembangunan di daerah.
Menurutnya, proses visitasi dan verifikasi tidak semata-mata mengejar peringkat maupun penghargaan. Kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan untuk mengevaluasi sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan informasi yang telah berjalan.
Harno meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memperkuat koordinasi dan mengoptimalkan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Dengan begitu, kebutuhan informasi masyarakat dapat dilayani secara lebih baik.
Ia juga mendorong pemanfaatan teknologi digital melalui website resmi, media sosial, serta kanal komunikasi pemerintah. Meski demikian, penyampaian informasi harus tetap memperhatikan ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan dan perlindungan data pribadi.
Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Setiadi menjelaskan, kunjungan tersebut tidak hanya bertujuan melakukan penilaian terhadap badan publik. Tim juga memberikan konsultasi dan pendampingan agar pengelolaan informasi di lingkungan pemerintah daerah semakin optimal.
“Kehadiran kami di sini bukan untuk menilai, memeriksa, apalagi mencari kekurangan dan kelemahan. Justru kehadiran kami bersama tim adalah sebagai konsultan dan pendamping,” jelasnya.
Setiadi menambahkan, keterbukaan informasi perlu ditopang sistem pelayanan yang terintegrasi dengan teknologi digital. Badan publik juga harus memahami mekanisme permohonan informasi, termasuk memilah informasi yang dapat disampaikan kepada masyarakat dan informasi yang dikecualikan.
Setelah tahapan visitasi dan verifikasi, proses pemeringkatan akan berlanjut ke uji publik yang direncanakan berlangsung pada awal Desember 2026 di Universitas Negeri Semarang (UNNES), Gunungpati. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang diharapkan hadir dalam tahapan tersebut.
Setiadi berharap masukan dari hasil pendampingan dapat ditindaklanjuti untuk menyempurnakan pelayanan informasi di Kabupaten Rembang.
“Kalau ada hal-hal yang perlu kami berikan sebagai masukan dan pendapat, mudah-mudahan bisa ditambahkan dan dilengkapi dengan pola ATM, yakni amati, tiru, dan modifikasi,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Rembang Budiyono menyampaikan, daerahnya berhasil mempertahankan predikat informatif selama tiga tahun berturut-turut, yakni pada 2023, 2024, dan 2025.
“Alhamdulillah, sudah hattrick. Semoga tahun 2026 ini juga sesuai dengan harapan dan target kita,” ungkapnya.
Budiyono menyebut capaian tersebut turut didukung perkembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kabupaten Rembang juga mampu mempertahankan kategori sangat baik dalam penilaian SPBE selama tiga tahun berturut-turut.
“Baik terkait keterbukaan informasi maupun SPBE, di Jawa Tengah capaian kita setidaknya berada di 10 besar. Semoga ke depan bisa terus dipertahankan,” jelasnya.
Pemkab Rembang berharap pendampingan Komisi Informasi Jawa Tengah dapat mendorong peningkatan tata kelola informasi di seluruh perangkat daerah. Pelayanan yang semakin terbuka diharapkan tidak hanya memudahkan masyarakat memperoleh informasi, tetapi juga memperluas ruang partisipasi dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. (jn02)
Penulis
