Sebulan, Polda Jateng Ungkap 59 Kasus Penyalahgunaan Subsidi dan Tambang Ilegal, Nilainya Rp50 Miliar

SEMARANG, JATENGNOW.COM – Polda Jawa Tengah bersama jajaran mengungkap 59 perkara penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi serta pertambangan mineral dan batubara (minerba) ilegal selama periode 14 Oktober hingga 13 November 2026.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi menetapkan 79 orang sebagai tersangka. Nilai estimasi kekayaan negara yang berhasil diselamatkan serta penyalahgunaan subsidi tercatat mencapai Rp50.078.766.928 atau sekitar Rp50 miliar.

Kapolda Jateng Irjen Pol Roy Hardi Siahaan menyampaikan hasil pengungkapan itu dalam konferensi pers di Mako Ditreskrimsus Polda Jateng, Jumat (13/11/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah dan Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah Gustiar Widodo.

Pengungkapan dilakukan oleh Polda Jateng bersama polres jajaran dan dipaparkan secara serentak melalui konferensi pers di sejumlah wilayah.

Dari total 59 perkara, sebanyak 46 kasus merupakan penyalahgunaan BBM bersubsidi dengan 61 tersangka. Polisi mengamankan 67 kendaraan roda empat dan roda enam serta 63.219 liter BBM bersubsidi jenis solar dan pertalite.

Kapolda menjelaskan, sejumlah modus yang ditemukan antara lain membeli BBM bersubsidi secara berulang di beberapa SPBU untuk ditampung dan dijual kembali. Pelaku juga menggunakan kendaraan dengan tangki yang telah dimodifikasi agar mampu menampung BBM lebih banyak.

Modus lainnya menggunakan QR code atau nomor polisi kendaraan berbeda untuk melakukan pembelian berulang. BBM yang diperoleh kemudian disedot dari tangki kendaraan dan dipindahkan ke jeriken, drum, maupun tempat penampungan.

Polisi juga menemukan penyalahgunaan rekomendasi pembelian BBM bersubsidi untuk kepentingan penjualan kembali, termasuk praktik penimbunan, pengangkutan, dan pencampuran BBM bersubsidi dengan minyak olahan.

“Ini sangat meresahkan, kemudian sangat merugikan masyarakat yang seyogianya untuk kepentingan konsumen, dalam hal ini masyarakat, tetapi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi,” ujar Roy.

Selain BBM, polisi mengungkap enam perkara penyalahgunaan LPG bersubsidi dengan 10 tersangka. Dari kasus tersebut, petugas menyita 1.163 tabung LPG berbagai ukuran beserta sejumlah kendaraan yang digunakan dalam aktivitas tersebut.

Modus yang ditemukan berupa pemindahan isi LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram ke tabung nonsubsidi berukuran 5,5 kilogram, 12 kilogram, hingga 50 kilogram. Proses pemindahan dilakukan menggunakan perangkat yang telah dimodifikasi, kemudian hasilnya dijual kembali untuk memperoleh keuntungan dari selisih harga.

Sementara itu, dalam penindakan pertambangan ilegal, Polda Jateng dan polres jajaran mengungkap tujuh perkara dengan delapan tersangka.

Pengungkapan dilakukan di wilayah Sukoharjo, Semarang, Jepara, Cilacap, dan Kendal. Petugas turut mengamankan 14 dump truck serta 10 alat berat yang diduga digunakan dalam aktivitas penambangan.

Aktivitas ilegal tersebut meliputi penambangan tanah uruk, pasir, batu, dan batu belah tanpa izin yang sah. Polisi juga menemukan kegiatan penambangan yang tetap berjalan meskipun masa berlaku izin operasi produksi telah berakhir.

Para pelaku diduga menggunakan alat berat untuk menggali material, kemudian mengangkut dan menjual hasil tambang menggunakan dump truck. Dalam beberapa kasus, penambangan dilakukan pada malam hari menggunakan alat berat, sedangkan pada siang hari dilanjutkan secara manual untuk menghindari pengawasan.

Atas perkara tersebut, para tersangka dijerat dengan ketentuan hukum sesuai jenis tindak pidana yang disangkakan. Untuk kasus pertambangan ilegal, penyidik menerapkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah mengalami perubahan, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.

Adapun perkara penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Ancaman hukumannya berupa pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar.

Roy menegaskan, penegakan hukum tidak hanya menyasar pelaku yang menjalankan praktik penyalahgunaan di lapangan. Kepolisian juga akan menelusuri pihak lain yang diduga memperoleh manfaat dari praktik tersebut.

Jika hasil penyalahgunaan BBM atau LPG bersubsidi terbukti digunakan untuk kepentingan industri, perusahaan yang terlibat atau menerima manfaat juga akan diproses sesuai ketentuan hukum.

“Kalau nantinya terindikasi dipakai untuk kepentingan industri, jelas kita juga akan proses perusahaan tersebut. Kita akan terus melakukan operasi dan tidak akan berhenti hanya sampai di sini,” tegasnya.

Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah Gustiar Widodo mengapresiasi langkah Polda Jateng dalam mengungkap penyalahgunaan energi bersubsidi.

Ia menjelaskan, Pertamina terus melakukan pemantauan transaksi BBM di SPBU. Setiap transaksi yang menggunakan nomor polisi kendaraan tercatat dalam sistem sehingga dapat ditelusuri apabila ditemukan pola pembelian yang tidak sesuai ketentuan.

“Yang dilakukan para pelaku ini adalah menggunakan QR code dan nomor polisi yang diganti-ganti. Mereka bisa berpindah dari satu SPBU ke SPBU yang lain,” jelas Gustiar.

Gustiar juga mengajak masyarakat melaporkan indikasi penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi kepada aparat penegak hukum maupun Pertamina melalui saluran pengaduan resmi.

Kapolda Jateng turut mengimbau masyarakat, pelaku usaha, operator SPBU, agen, dan pangkalan LPG agar mematuhi ketentuan distribusi barang bersubsidi. Masyarakat yang menemukan dugaan penimbunan, pengangkutan ilegal, pengoplosan BBM atau LPG, maupun aktivitas pertambangan tanpa izin diminta segera melapor ke kepolisian terdekat atau melalui Call Center Polri 110.

“Partisipasi masyarakat menjadi kunci agar penyalahgunaan subsidi pemerintah bisa kita proses dan akhirnya berujung kepada sasaran. Polda Jawa Tengah dan jajaran berkomitmen menindak tegas setiap penyalahgunaan subsidi dan pertambangan ilegal demi menegakkan hukum serta melindungi lingkungan untuk masa depan yang berkelanjutan,” pungkas Roy. (jn02)

Penulis