Ahmad Luthfi Soroti Pelayanan Publik di Debat Pilkada Jateng: “Gubernur Itu Mantuk-Mantuk Tahu Masalah atau Pencitraan?”
Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dan Gus Yasin saat Debat perdana Pilgub Jateng (JatengNOW/Dok)
SEMARANG, JATENGNOW.COM – Debat Pilkada Jawa Tengah pada Rabu (30/10/2024) di Marina Convention Center semakin memanas ketika calon gubernur nomor urut dua, Ahmad Luthfi, menanggapi pernyataan Andika Perkasa mengenai peningkatan indeks pelayanan publik Jawa Tengah yang mencapai angka 4,41 di tahun 2024, melampaui rata-rata nasional.
Luthfi menekankan bahwa keterbukaan informasi merupakan elemen penting dalam pelayanan publik yang efektif. Mengutip UU No. 14 Tahun 2008, ia menyatakan bahwa setiap warga berhak mendapatkan akses informasi dari badan pemerintah, termasuk dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Luthfi pun mengusulkan agar pejabat di tiap OPD menjadi “duta pelayanan publik” untuk memastikan bahwa masyarakat mudah mengakses pelayanan.
Ia juga mencetuskan ide agar Rumah Gubernur dijadikan “rumah rakyat,” di mana warga dapat berkunjung pada hari-hari tertentu untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. “Warga bisa datang kapanpun di hari tertentu, sehingga mereka tahu gubernurnya itu mantuk-mantuk tahu masalah atau hanya pencitraan,” ujar Luthfi.
Selain itu, Luthfi berencana mendirikan mal pelayanan publik di setiap Bakorwil (Badan Koordinasi Wilayah) yang tersebar di Jawa Tengah. Dengan adanya fasilitas ini, warga desa tidak perlu lagi datang ke Semarang untuk urusan administratif, tetapi bisa mengakses pelayanan di wilayah mereka. “Wong-wong sing neng kampung-kampung tidak usah berduyun-duyun ke Semarang, cukup di mal pelayanan publik wilayah masing-masing,” tegasnya.
Untuk lebih meningkatkan transparansi, Luthfi juga memperkenalkan konsep Jateng Ngopeni, sebuah aplikasi terpadu yang menggabungkan berbagai layanan publik dalam satu platform digital. Melalui aplikasi ini, masyarakat bisa mengakses informasi mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga rincian anggaran OPD dengan mudah dan transparan. “Semua bisa mengakses sesuai kepentingan warga, dari pendidikan, kesehatan, hingga anggaran di OPD. Warga berhak tahu,” ungkapnya.
Menurut Luthfi, keterbukaan informasi bukan sekadar kebutuhan, tetapi hak yang wajib dijamin oleh pemerintah. Ia menegaskan bahwa jika terpilih sebagai Gubernur Jawa Tengah, pelayanan publik yang cepat, dekat, dan transparan akan menjadi prioritas utama, untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih informatif dan berpihak pada warga.
Penulis
