Batik Solo Trans Terancam Tanpa Dukungan Pusat, Pemprov Jateng Siapkan Skema Gotong Royong

Batik Solo Trans Terancam Tanpa Dukungan Pusat, Pemprov Jateng Siapkan Skema Gotong Royong (JatengNOW/Dok)
SEMARANG, JATENGNOW.COM — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menerima kunjungan Wali Kota Surakarta Respati Achmad Ardianto di Kantor Gubernur, Rabu (1/10/2025). Pertemuan tersebut membahas keberlanjutan operasional layanan aglomerasi transportasi bus Batik Solo Trans (BST).
Respati menjelaskan, saat ini Batik Solo Trans beroperasi di lima koridor yang melintasi Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Karanganyar, dan Boyolali. Layanan tersebut juga ditopang tujuh feeder dengan rata-rata melayani 13.000 hingga 14.000 penumpang setiap hari.
Dari lima koridor yang ada, tiga di antaranya dibiayai oleh Kementerian Perhubungan, sementara dua lainnya ditanggung APBD Kota Surakarta. Namun, mulai ke depan, pembiayaan dari pemerintah pusat akan dihentikan.
“Ke depan, pemerintah pusat akan mencabut penganggarannya. Oleh karenanya, kami mendorong cost sharing dengan kabupaten sekitar. Sebab mayoritas pengguna Batik Solo Trans ini dari warga kabupaten sekitar,” ujar Respati.
Menanggapi hal itu, Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan bahwa Batik Solo Trans sudah menjadi roadmap penting dalam pengembangan aglomerasi transportasi di Jawa Tengah. Menurutnya, operasional sejauh ini berjalan baik karena sudah terintegrasi dengan perusahaan otobus di wilayah Soloraya.
“Nanti segera rapatkan dengan dinas terkait. Ini harus jalan dengan cara sharing,” tegas Ahmad Luthfi.
Asisten Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah, Sujarwanto Dwiatmoko, menambahkan bahwa daerah harus bergotong royong menutup kekurangan pembiayaan akibat refocusing anggaran. Rencananya, Gubernur akan menggelar pertemuan dengan seluruh bupati dan wali kota se-Soloraya untuk membahas skema tersebut.
“Mudah-mudahan nanti ada kesepakatan yang baik,” ujar Sujarwanto.
Dengan rencana cost sharing ini, diharapkan keberlangsungan layanan Batik Solo Trans tetap terjamin, sehingga masyarakat Soloraya tetap mendapatkan akses transportasi publik yang terintegrasi. (jn02)