Demo di Solo Minta Jokowi Diadili, Pengamat Sebut Tuntutan Masih Berdasarkan Asumsi

SOLO, JATENGNOW.COM – Aksi demonstrasi yang menuntut pengadilan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, berlangsung di depan Balaikota Solo, Rabu (6/11/2024) siang. Demonstrasi yang digelar oleh Aliansi Rakyat Bergerak ini diikuti oleh ratusan orang yang menginginkan agar Jokowi dan Gibran diadili, terutama terkait dengan tudingan terkait akun media sosial “Fufufafa,” yang menurut mereka terkait dengan Gibran.

Massa membawa tuntutan agar keduanya menjalani proses hukum terkait dugaan pelanggaran yang mereka anggap telah terjadi. Namun, pengamat sosial Amir Mahmud, yang juga merupakan pemimpin Amir Mahmud Center, menyatakan bahwa tuntutan tersebut masih sebatas asumsi dan belum ada bukti hukum yang menguatkan klaim tersebut.

“Masalah track record yang dipermasalahkan itu masih sekadar asumsi. Belum ada proses hukum yang menetapkannya baik atau buruk,” ujar Amir Mahmud kepada wartawan.

Menurutnya, aksi semacam ini adalah bagian dari dinamika dalam negara demokrasi, di mana setiap kelompok berhak untuk menyuarakan pendapatnya. Namun, ia juga menekankan pentingnya penanganan yang hati-hati dari pihak penegak hukum dan pemerintah dalam meresponsnya.

Amir mengingatkan bahwa jika tuntutan ini tidak ditangani dengan bijak, bisa memicu potensi konflik yang lebih besar. Ia juga menyoroti antusiasme masyarakat saat menyambut Jokowi kembali ke Solo pada 20 Oktober lalu, yang menunjukkan bahwa banyak orang yang masih mendukungnya meskipun ada pro dan kontra dalam politik.

“Apalagi di sisi lainnya kita melihat kemarin saat kepulangan Jokowi, masyarakat banyak yang menyambutnya dengan antusias hingga larut malam. Terlepas dari kondisi politik di belakangnya, itu menjadi bukti masyarakat menyambut satu tokoh yang kembali ke Solo,” tambah Amir.

Amir juga mengingatkan agar penegak hukum dan pemerintah tidak merespons tuntutan tersebut dengan pendekatan yang kaku, karena hal tersebut dapat berisiko menambah ketegangan sosial.

“Jangan sampai penegak hukum dan pemerintah menyikapi secara datar karena sangat memungkinkan menyakiti salah satu pihak. Dan kita tidak mau, karena itu tadi konflik terjadi secara berkelanjutan, bahkan muncul lagi serangan terorisme seperti dahulu. Jangan sampai,” pungkasnya.

Aksi demonstrasi ini mencerminkan ketegangan politik yang semakin meningkat menjelang pilkada dan pemilu, dengan berbagai kelompok saling menyuarakan dukungannya terhadap atau penentangannya terhadap pemerintahan Jokowi. (jn02)

About Author