Diskusi Evaluasi Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 dalam Road to Kongres IV KAI 2024

SOLO, JATENGNOW.COM – Acara Road to Kongres IV Kongres Advokat Indonesia (KAI) 2024 yang diadakan di Sunan Hotel Solo pada Jumat (24/5/2024) dihadiri oleh berbagai tokoh hukum dan masyarakat yang antusias membahas masa depan demokrasi Indonesia.

Ketua Panitia Road to Kongres IV KAI 2024, DR Heru S. Notonegoro, SH, MH, CIL, CRA, menjelaskan bahwa tujuan diadakannya diskusi ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024.

Selain itu, diskusi ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan yang dihadapi selama proses pemilihan. Heru berharap diskusi konstruktif ini dapat menghasilkan rekomendasi perbaikan untuk penyelenggaraan pemilu yang lebih baik di masa depan.

“Kongres Advokat Indonesia selalu berkomitmen untuk mendukung proses demokrasi yang transparan dan adil di Indonesia. Melalui acara ini, kami berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat demokrasi dan penegakan hukum serta meningkatkan kualitas pemilu di Indonesia,” terang Heru.

Ia juga berharap acara ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi serta memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai berbagai aspek hukum, sosial, dan politik yang terkait dengan pemilu.

Diskusi yang mengusung tema “Refleksi Demokrasi” ini juga menghadirkan Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak) RI, Prof. DR Pujiyono Suwadi, SH, MH. Dalam paparannya, Pujiyono menyatakan bahwa pemerintah harus mengemas visi dan misi penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada 2024 sebaik mungkin.

“Kalau ingin menang, para calon harus menunjukkan Pemilutainment yang menarik, baik dari sisi paparan visi misi maupun pendekatan ke masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah tidak perlu melakukan perubahan revolusioner dalam penerapan sistem demokrasi, namun perlu melakukan perubahan dan minimalisir untuk mengantisipasi segala bentuk kecurangan.

Pujiyono juga mengakui bahwa indeks lembaga survei menunjukkan penurunan, namun hal tersebut bukan berarti berada di jalur yang salah. “Track-nya sudah tepat, tapi indeksnya ini yang perlu diperbaiki,” jelasnya.

Kegiatan ini juga menghadirkan Sosiolog UNS, DR Akhmad Ramdhon, S.Sos, MA, yang menyoroti dinamika sosial dan politik selama penyelenggaraan Pemilu 2024.

“Butuh proses panjang untuk mencapai demokrasi yang sempurna. Dalam perjalanan proses demokrasi tersebut diperlukan perbaikan yang sesuai dengan keinginan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Presidium Kongres Advokat Indonesia (KAI), Prof. SH, LL.M, PH.D Denny Indrayana, dalam acara tersebut menyatakan bahwa penyelenggaraan sistem demokrasi di Indonesia masih jauh dari harapan.

“Politik uang dan kepentingan masih banyak terjadi,” terang Denny.

Untuk menciptakan iklim demokrasi yang sehat, Denny menegaskan perlunya langkah nyata dalam memutus hubungan kolutif penguasa dengan pihak berkepentingan, serta penegakan hukum yang kuat.

“Saran saya, apalagi jelang penyelenggaraan Pilkada, harus ada perbaikan dalam sistem Pilkada serentak yang akan digelar. Memperkuat aturan penerapan demokrasi internal partai politik, meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan pemilu, dan mengaktifkan whistle blowing pengawasan Pemilu,” kata pakar hukum tata negara tersebut. (jn02)

About Author