Dugaan Korupsi di Pertamina, Erick Thohir Janjikan Evaluasi Menyeluruh
Menteri BUMN Erick Thohir (JatengNOW/Dok)
JAKARTA, JATENGNOW.COM – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan Pertamina setelah munculnya dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang. Kasus ini melibatkan sejumlah pimpinan di PT Pertamina Patra Niaga, PT Pertamina International Shipping, dan PT Kilang Pertamina Internasional.
Erick menegaskan bahwa perbaikan tata kelola sangat diperlukan guna mencegah terulangnya kasus serupa. Ia menyebut pihaknya akan mengkaji langkah-langkah strategis yang bisa diambil untuk memastikan transparansi dan efisiensi dalam tubuh Pertamina.
“Kita akan review total di Pertamina, mencari perbaikan yang bisa dilakukan ke depannya. Ada banyak aspek yang harus dikonsolidasikan, termasuk peran SKK Migas, Menteri ESDM, dan Kementerian BUMN sendiri,” ujar Erick saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, pada Sabtu (1/3).
Bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Erick berencana melakukan pemetaan terhadap struktur dan efisiensi di Pertamina. Salah satu fokus utama adalah meninjau kembali sistem holding dan subholding di perusahaan tersebut, termasuk kemungkinan merger beberapa unit usaha guna mencegah konflik kepentingan.
“Insya Allah, saya dan Pak Bahlil akan memberikan solusi terbaik. Kami akan petakan bagaimana pengelolaan yang lebih efisien, termasuk meninjau apakah ada perusahaan yang perlu dimergerkan,” tambahnya.
Dalam upaya memperbaiki sistem tata kelola, Erick menegaskan pentingnya menghindari transaksi internal yang tumpang tindih antara unit usaha, seperti antara Kilang Pertamina dan Patra Niaga. Ia juga menegaskan komitmen Kementerian BUMN dalam bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk memberantas korupsi di lingkungan BUMN.
“Sejak lama kami berupaya untuk memberantas praktik korupsi, seperti yang telah dilakukan dalam kasus PT Asabri dan PT Jiwasraya. Kami akan terus mendukung Kejaksaan Agung dalam penegakan hukum,” ujarnya.
Terkait dengan posisi Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga yang kini kosong akibat kasus ini, Erick menyatakan bahwa pengganti belum ditentukan dan masih akan dikonsultasikan dengan Komisaris Utama Pertamina.
Langkah-langkah yang diambil ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi serta memperkuat tata kelola di tubuh Pertamina, sehingga perusahaan dapat beroperasi lebih profesional dan bebas dari praktik korupsi. (jn02)
Penulis
