Forkopimda Sukoharjo Bahas Pilkades 2026 hingga Prostitusi Online dalam Rakor Kamtibmas
Forkopimda Sukoharjo Bahas Pilkades 2026 hingga Prostitusi Online dalam Rakor Kamtibmas (JatengNOW/Dok)
SUKOHARJO, JATENGNOW.COM — Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sukoharjo menggelar rapat koordinasi safari Kamtibmas di ruang paripurna DPRD Kabupaten Sukoharjo, Senin (23/2/2026). Pertemuan lintas sektor ini membahas berbagai isu strategis menjelang Ramadan dan Idulfitri 1447 H, mulai dari keamanan, infrastruktur, hingga persoalan sosial di masyarakat.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Sukoharjo Nurjayanto dan dihadiri Bupati Etik Suryani, Wakil Bupati Eko Sapto Purnomo, jajaran Forkopimda, kepala OPD, camat se-Kabupaten Sukoharjo, serta unsur TNI–Polri.
Nurjayanto menjelaskan, rakor digelar menindaklanjuti surat Kapolres Sukoharjo sebagai langkah antisipasi menjelang Ramadan dan Lebaran. Forum ini bertujuan menyatukan langkah penanganan berbagai persoalan agar lebih terkoordinasi.
Kapolres Sukoharjo Anggaito Hadi Prabowo menyampaikan safari Kamtibmas merupakan instruksi Kapolda agar jajaran Polres aktif menyerap aspirasi masyarakat sejak dini. Menurutnya, banyak laporan warga yang melampaui ranah kepolisian, seperti infrastruktur, pajak, hingga perizinan.
Salah satu perhatian utama adalah rencana Pilkades 2026 di 126 desa. Kapolres mencatat mulai muncul gejala polarisasi dukungan di masyarakat sehingga semua pihak diminta menjaga situasi tetap kondusif.
Di sektor ekonomi, pihak kepolisian juga menyoroti dampak program Makan Bergizi Gratis terhadap pelaku usaha kantin dan pedagang kecil. Solusi yang didorong antara lain pengaturan waktu berjualan.
Selain itu, sejumlah persoalan lain turut mengemuka, seperti kemacetan di Stasiun Gawok, tumpukan sampah di jembatan yang berpotensi menyebabkan banjir, tambang ilegal, hingga maraknya kos campur di 12 kecamatan yang berpotensi menimbulkan praktik asusila.
Kapolres juga mengungkap keberhasilan pengungkapan kasus narkotika berupa satu kilogram sabu dan sejumlah ekstasi. Ia berharap ada regulasi yang memperkuat pencegahan peredaran narkoba, khususnya di lingkungan kos-kosan. Balap liar di Kartasura dan Tawangsari juga telah ditindak melalui razia.
Dari unsur TNI, Kasdim 0726/Sukoharjo Mayor Inf Mochamad Yuli Anshori menegaskan dukungan penuh terhadap stabilitas wilayah. Ia juga memaparkan program Koperasi Desa Merah Putih sebagai bagian dari penguatan ekonomi desa.
Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo, Titin Herawati Utara, mengingatkan potensi konflik sosial akibat dinamika masyarakat, termasuk penerapan sanksi adat. Pihaknya mendorong sosialisasi KUHP dan KUHAP baru melalui program Jaga Desa Plus.
Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo, Muhammad Ikhsan Fathoni, menilai tantangan terbesar penerapan KUHP nasional adalah kesiapan masyarakat memahami konsep keadilan restoratif.
Di bidang fiskal, Kepala BPKPAD Sukoharjo Richard Tri Handoko menjelaskan opsen Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 66 persen mulai berlaku pada 2025 sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022. Ia menegaskan kebijakan tersebut tidak menambah beban wajib pajak.
Kepala Dinas PUPR Sukoharjo Bowo Sutopo Dwi Atmojo menambahkan, kerusakan jalan banyak dipicu drainase buruk dan saluran tersumbat. Menjelang Lebaran, sembilan tim telah diterjunkan untuk percepatan perbaikan di sejumlah ruas prioritas.
Dari Dinas Perhubungan, FX Toni Sri Buntoro melaporkan penanganan kemacetan di Madegondo melalui rekayasa lalu lintas dan pemasangan rambu. Ia juga mengingatkan penggunaan sepeda listrik hanya diperbolehkan di kawasan tertentu sesuai regulasi.
Satpol PP melaporkan penertiban kos-kosan bermasalah, razia miras tanpa izin, serta pengaktifan kembali siskamling selama Ramadan. Sementara Kepala Dinas Sosial Yunia Wahdiyati memastikan keluhan penonaktifan JKN PBI ditindaklanjuti melalui sinkronisasi data nasional.
Menutup rakor, Bupati Etik Suryani menegaskan seluruh OPD harus responsif terhadap aduan masyarakat. Perbaikan jalan rusak dan penanganan banjir menjadi prioritas pemerintah daerah.
“Intinya komunikasi dan kolaborasi. Semua OPD harus segera menindaklanjuti keluhan masyarakat agar Sukoharjo tetap aman dan kondusif,” tegasnya.
Rapat ini diharapkan menjadi pijakan bersama Forkopimda untuk menjaga stabilitas Kamtibmas selama Ramadan hingga Idulfitri serta memperkuat sinergi pembangunan daerah. (jn02)
