Gubernur Jateng Gelar Rakor Forkopimda Bahas Pati, Ahmad Luthfi Tekankan Hormati Proses Angket DPRD -

SEMARANG, JATENGNOW.COM – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menggelar rapat terbatas bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jateng di kantornya, Kamis (14/8/2025), untuk membahas perkembangan situasi di Kabupaten Pati pascaaksi unjuk rasa 13 Agustus 2025. Rapat ini bertujuan memastikan pelayanan pemerintahan dan perekonomian di Pati kembali berjalan lancar.

Ahmad Luthfi mengungkapkan pihaknya telah mengirim tim ke Pati guna memantau situasi sekaligus menjamin seluruh pelayanan publik tetap berjalan tanpa hambatan.

“Dari Biro Otonomi Daerah, Biro Ekonomi, dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan juga melakukan bantuan di sana agar roda perekonomian dan investasi tetap berjalan. Kesra sudah turun untuk koordinasi lintas sektoral dan tokoh masyarakat agar situasi lebih kondusif. Dinas Kesehatan juga diterjunkan agar layanan kesehatan berjalan baik,” jelasnya.

Ia menambahkan, koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus dilakukan, termasuk pelaporan perkembangan situasi. “Tim dari Kemendagri juga sudah diturunkan ke Pati. Irjennya sudah ke sana,” ujarnya.

Mantan Kapolda Jateng itu menekankan, peristiwa di Pati harus menjadi pelajaran bagi semua kepala daerah agar lebih peka terhadap perkembangan di wilayahnya. Ia mengungkapkan, kasus Pati bermula dari surat Sekda Pati yang dikirim ke Pemprov Jateng pada 12 April 2025 untuk verifikasi. Biro Hukum kemudian memanggil Pemkab Pati pada 22 April 2025 untuk rapat bersama.

“Hasil rapat memutuskan tiga hal: harus menunjuk pihak ketiga untuk asistensi atau kajian, tidak membebani masyarakat, dan disesuaikan dengan kemampuan wilayah. Ini harus dilaporkan dalam satu minggu. Sampai sekarang kajian itu belum selesai. Ini menjadi teguran agar tidak terulang. Tapi kan kebijakan kenaikan PBB sudah ditarik, tinggal pembinaan ke depan,” kata Ahmad Luthfi.

Terkait desakan pemakzulan bupati, Ahmad Luthfi menegaskan seluruh aspirasi warga telah difasilitasi DPRD Pati. “Ini adalah proses konstitusi yang harus transparan. Kita tunggu dari DPRD, karena kewenangan ada di DPRD, bukan Pemprov,” tegasnya.

Rakor Forkopimda Jateng ini turut dihadiri Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin, Sekda Sumarno, Kapolda Jateng Irjen Pol Ribut Hari Wibowo, Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Achiruddin Darojat, Kajati Jateng Hendro Dewanto, Kepala Badan Intelijen Daerah Jateng Brigjen Pol Harseno, Ketua Pengadilan Tinggi Jateng Mochamad Hatta, dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jateng Rokhanah. (jn02)