Gubernur Jateng Instruksikan Percepatan Rekonstruksi Pascabencana di Sirampog Brebes

Gubernur Jateng Instruksikan Percepatan Rekonstruksi Pascabencana di Sirampog Brebes (JatengNOW/Dok)
BREBES, JATENGNOW.COM – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta seluruh instansi terkait untuk mempercepat proses rekonstruksi pascabencana tanah bergerak yang terjadi di Desa Mendala, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes. Fokus utama saat ini adalah penyediaan hunian tetap bagi ratusan warga yang terdampak.
Gubernur menyampaikan hal tersebut saat mengunjungi lokasi pengungsian di Gunung Poh, Sirampog, Jumat (2/5/2025). Dalam kunjungan tersebut, ia juga menyalurkan bantuan senilai Rp2,01 miliar untuk perbaikan rumah dan tempat ibadah yang rusak akibat bencana.
“Terkait dengan situasi di Sirampog, sudah saya perintahkan untuk buat kajian, untuk memindahkan masyarakat kita di sini,” ujar Ahmad Luthfi.
Pemerintah Kabupaten Brebes, lanjutnya, telah menyiapkan hunian sementara (huntara) yang dapat menampung sekitar 432 pengungsi. Saat ini, para pengungsi tersebar di beberapa titik, yaitu Gunung Poh (197 orang), Krajan (29 orang), dan sisanya tinggal di rumah saudara masing-masing.
Gubernur menegaskan pentingnya relokasi ke lokasi yang benar-benar aman secara geologis. Ia tidak ingin masyarakat dipindahkan ke area yang kemudian kembali mengalami pergerakan tanah.
“Saya ingin agar segera dicarikan tempat yang representatif, harus cepat, dan dikaji secara geologis. Jangan sampai kita memindahkan penduduk, tapi jalurnya nanti mbledug meneh. Harus benar-benar aman untuk tempat tinggal,” tegasnya.
Selain aspek teknis, Luthfi juga menyoroti perlunya pendekatan mental dan sosial dalam proses relokasi. Menurutnya, masyarakat harus diberi keyakinan agar tidak kembali ke lokasi lama yang berisiko.
Bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma, mengonfirmasi bahwa kebutuhan anggaran untuk pembangunan hunian tetap telah disiapkan oleh Pemprov Jateng. Saat ini, pemerintah tengah mengkaji dua lokasi yang diusulkan sebagai lahan relokasi, yakni Desa Manggis (1,8 hektare) dan Desa Bumiwah (1,6 hektare).
“Kita masih menunggu kajian geologinya, untuk memastikan tanah tidak bergerak dan aman untuk ditinggali,” jelas Paramitha.
Ia menambahkan, hunian sementara direncanakan mulai bisa dihuni pada 16 Mei 2025. Pemerintah daerah terus melakukan langkah cepat agar para korban segera mendapat tempat tinggal yang layak dan manusiawi.
“Kita tidak mau warga kami mengungsi terus di tenda. Kami perintahkan dinas terkait untuk segera menyiapkan,” katanya.
Salah satu pengungsi, Abdul Bashar, menyampaikan apresiasinya atas perhatian pemerintah terhadap kondisi warga terdampak.
“Terima kasih untuk Gubernur dan Bupati yang sudah datang, kami benar-benar merasa diperhatikan,” ujarnya di lokasi pengungsian. (jn02)