Guru Non ASN dan Pendidik Non Formal Dapat Insentif, Ahmad Luthfi: Ini Bukti Negara Hadir Sejahterakan Guru
Guru Non ASN dan Pendidik Non Formal Dapat Insentif, Ahmad Luthfi: Ini Bukti Negara Hadir Sejahterakan Guru (JatengNOW/Dok)
JAKARTA, JATENGNOW.COM – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyambut baik program insentif dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI untuk guru non Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pendidik non formal. Menurutnya, kebijakan ini menunjukkan kehadiran nyata negara dalam meningkatkan kesejahteraan guru di Indonesia.
“Menguntungkan sekali ya. Guru kita lebih sejahtera dengan hadirnya negara, ditambah dengan nilai-nilai yang itu sangat bermanfaat bagi guru,” ujar Luthfi, seusai menghadiri peluncuran program insentif guru non ASN, bantuan subsidi upah pendidik non formal, dan bantuan afirmasi kualifikasi S1/D4 di Kantor Kemendikdasmen RI, Jakarta, Rabu (6/8/2025).
Peluncuran tiga program itu dilakukan langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof Dr Abdul Mu’ti MEd. Ketiganya dikemas dalam tajuk “Kado HUT RI dari Presiden untuk Guru”, sebagai bagian dari peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia.
Luthfi menilai, insentif yang diberikan akan mendorong guru untuk semakin fokus dalam pembinaan peserta didik. Selain itu, program beasiswa jenjang S1 dan D4 juga menjadi dorongan positif bagi peningkatan kompetensi guru.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah, Sadimin, menyebut Pemprov Jateng telah lebih dulu memberikan dukungan bagi guru non ASN dan pendidik non formal, khususnya di satuan pendidikan negeri SMA, SMK, dan SLB. Honorarium yang diberikan setara dengan upah minimum kabupaten/kota (UMK) melalui skema belanja Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan.
“Tahun 2025 ini, alokasi BOP Pendidikan mencapai Rp472,381 miliar untuk menggaji 3.043 guru non ASN di satpen negeri,” ujar Sadimin.
Selain itu, Pemprov Jateng juga mengalokasikan anggaran Rp142,632 miliar dalam APBD untuk Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDa) yang sebagian dialokasikan untuk honor guru di sekolah swasta.
“Kalau yang sudah sertifikasi itu sama seperti daerah lain. Bedanya, guru non ASN di Jateng gajinya sudah sesuai UMK,” jelasnya.
Program dari Kemendikdasmen sendiri menyasar ruang-ruang yang belum tersentuh oleh pemerintah daerah. Salah satunya adalah Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp300 ribu per bulan selama tujuh bulan kepada guru honorer, total Rp2,1 juta yang ditransfer langsung ke rekening masing-masing guru.
“Tahun ini juga diberikan insentif pendidikan untuk 12.500 guru melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) jenjang S1 atau D4 di 112 perguruan tinggi,” ungkap Prof Abdul Mu’ti.
Selain itu, BSU juga diberikan kepada 253.407 guru PAUD non formal selama dua bulan dan tunjangan sertifikasi kepada 1.438.029 guru di seluruh Indonesia.
Sadimin menambahkan, kebutuhan guru di Jateng masih tinggi, terutama di SLB yang membutuhkan guru dari latar pendidikan luar biasa. Pemprov berharap kuota formasi guru SLB ditambah, dan guru-guru yang belum mendapatkan jam mengajar akan diratakan dan direlokasikan.
“Guru SMA/SMK yang belum dapat jam, akan kita ratakan, distribusikan, dan relokasikan, supaya mereka mendapatkan jam. Minimal 24 jam pelajaran,” pungkasnya. (jn02)
Penulis
