Indeks SPBE Blora Naik Signifikan, Bupati: Ayo Sesarengan Bangun SPBE yang Lebih Baik
Indeks SPBE Blora Naik Signifikan, Bupati: Ayo Sesarengan Bangun SPBE yang Lebih Baik (JatengNOW/Dok)
JAKARTA, JATENGNOW.COM – Kabar gembira datang dari Kabupaten Blora, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di wilayah ini mengalami peningkatan signifikan, menempatkan Blora sebagai salah satu dari 58 kabupaten terbaik pelaksana SPBE 2024 di Indonesia.
Bupati Blora, Arief Rohman, mengungkapkan rasa bangganya atas pencapaian ini. Ia berharap capaian ini dapat memotivasi jajaran birokrasi di Blora untuk terus menyempurnakan dan meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan berbasis digital.
“Ayo sesarengan mbangun sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Blora yang lebih baik,” tegas Bupati Arief Rohman usai menerima penghargaan Digital Government Award 2024 dan Peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara, Senin (27/5/2024).
Pencapaian ini menandai kenaikan signifikan dari indeks SPBE Blora di tahun 2022 yang berada di angka 2,06. Pada tahun 2023, indeks SPBE Blora melonjak menjadi 3,27, menunjukkan komitmen dan dedikasi Pemkab Blora dalam mewujudkan pemerintahan digital yang mudah, cepat, murah, dan terintegrasi.
Bupati Arief Rohman juga menekankan pentingnya penerapan SPBE yang selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo. Menurut Presiden Jokowi, SPBE harus difokuskan untuk memberikan kemudahan dan manfaat bagi masyarakat, bukan justru mempersulit birokrasi.
“Kehadiran birokrasi pemerintahan harusnya melayani. Bukan justru mempersulit, dan bukan memperlambat. Yang menjadi tolak ukur adalah kepuasan masyarakat, manfaat yang diterima masyarakat, dan kemudahan urusan masyarakat,” jelas Presiden Jokowi.
Oleh karena itu, Presiden Jokowi mendorong penyederhanaan birokrasi dan integrasi sistem layanan agar terhindar dari tumpang tindih.
“Satu data untuk semua. Jangan bilang data ini milik lembaga ini, data itu milik lembaga sana. Buang jauh ego sektoral. Jangan ada lagi aplikasi-aplikasi yang membingungkan, semuanya harus diintegrasikan jadi satu. Bayangkan di Indonesia ini lebih dari 27 ribu aplikasi, bahkan ada satu Kementerian yang punya 400 aplikasi,” tandas Presiden Jokowi. (jn02)
Penulis
