Jelang Muktamar X, PPP Dituntut Kembali ke Basis Santri
Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro, Wahid Abdulrahman (JatengNOW/Dok)
SEMARANG, JATENGNOW.COM – Muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ke-10 yang dijadwalkan berlangsung pada 27–29 September 2025 dipandang sebagai momentum penting penentu arah masa depan partai berlambang Kabah. Apakah PPP mampu bangkit kembali atau justru menghadapi kepunahan politik.
Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro, Wahid Abdulrahman, menyebutkan, hingga kini belum ada partai politik di Indonesia yang mampu “reborn” ke parlemen setelah sebelumnya gagal lolos parliamentary threshold. Dengan tren penurunan suara PPP dalam tiga pemilu terakhir, kekhawatiran tersebut semakin beralasan.
“Pada Pemilu 2014 PPP mendapat 8,15 juta suara (6,53%), turun pada Pemilu 2019 menjadi 6,32 juta suara (4,52%), dan kembali turun pada Pemilu 2024 dengan 5,87 juta suara (3,87%). Ini menunjukkan gejala pelemahan serius,” jelas Wahid, Rabu (24/9/2025).
Menurutnya, kemunduran PPP dipicu faktor internal berupa kegagalan mengelola konflik, mulai dari dualisme kepengurusan hingga rivalitas antar faksi menjelang Pemilu 2024. Situasi itu diperburuk oleh ketidakmampuan menjaga basis pemilih tradisional dan kurang sigap merespons perubahan demografi pemilih, terutama generasi muda.
Sejarah panjang PPP sejak Pemilu 1977–1997 menempatkan partai ini sebagai “rumah besar umat Islam” dengan basis kuat di kalangan santri. Namun, basis tersebut dinilai semakin rapuh jika tidak dijaga.
“Ekosistem utama PPP adalah pesantren dan santri, sehingga figur santri penting mengisi posisi Ketua Umum atau Sekjen. Figur itu harus mampu menggerakkan jaringan santri sekaligus menyatukan faksi-faksi di internal,” tandas Wahid.
Selain figur santri, Wahid juga menekankan pentingnya kehadiran sosok berlatar belakang pengusaha. Hal ini untuk menjawab kebutuhan finansial partai yang semakin besar di era kompetisi politik liberal.
“Pendanaan sangat vital. Komposisi pengusaha-santri bisa menjadi alternatif strategis untuk menentukan masa depan PPP,” tambahnya.
Ia menilai kombinasi kepemimpinan yang solid antara Ketua Umum dan Sekjen hasil Muktamar X akan menentukan apakah PPP mampu konsolidasi, menjawab tantangan zaman, serta merebut kembali kepercayaan publik. (jn02)
Penulis
