Ketua DPR RI Puan Maharani Soroti Isu Ojek Online hingga RAPBN 2026 di Masa Sidang IV
Ketua DPR RI, Puan Maharani (JatengNOW/Dok)
SEMARANG, JATENGNOW.COM – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan sejumlah isu strategis menjadi fokus perhatian DPR dalam Masa Sidang IV Tahun Sidang 2024-2025. Mulai dari persoalan ojek online, tingginya angka pengangguran, hingga dampak konflik global terhadap perekonomian nasional disampaikan Puan saat membuka masa persidangan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (24/6/2025).
Dilansir dari Lensasemarang jejaring JatengNOW, Puan menyampaikan bahwa isu-isu yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat akan selalu menjadi sorotan utama DPR.
“Berbagai permasalahan yang akhir-akhir ini menjadi perhatian rakyat serta perlu mendapatkan perhatian dari Alat Kelengkapan Dewan antara lain tingginya angka pengangguran dan tingkat pemutusan hubungan kerja, serta permasalahan dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 2025,” ujar Puan.
Selain itu, beberapa isu lainnya yang disorot antara lain stimulus ekonomi untuk mendongkrak pertumbuhan, penanganan pengoplosan gas bersubsidi, serta perlindungan terhadap WNI di negara konflik dan pengisian posisi duta besar yang masih kosong.
Dalam aspek legislasi, DPR juga melanjutkan pembahasan delapan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang kini masih dalam tahap Pembicaraan Tingkat I. Dari total tersebut, tiga RUU berasal dari DPR, tiga dari pemerintah, dan dua dari daftar kumulatif terbuka, di mana tujuh di antaranya merupakan RUU lanjutan dari periode DPR sebelumnya.
“Pembentukan suatu undang-undang, tidak terlepas dari perspektif kepentingan para pihak yang diatur. Maka komunikasi yang inklusif sangat penting agar tercapai titik temu demi kepentingan nasional,” jelas Puan.
DPR juga dijadwalkan memulai Pembicaraan Pendahuluan Rancangan APBN Tahun Anggaran 2026 serta membahas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024. Puan menegaskan, dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian menuntut adanya kebijakan fiskal yang adaptif.
“Pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2026 harus mengantisipasi gejolak global yang bisa mempengaruhi kapasitas APBN,” tuturnya.
Lebih lanjut, Puan mengingatkan agar KEM-PPKF 2026 memuat berbagai kebijakan strategis yang merespon situasi nasional terkini, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi terkait pendidikan dasar gratis.
Dalam bidang diplomasi parlemen, DPR RI direncanakan menerima kunjungan sejumlah duta besar negara sahabat serta akan melakukan kunjungan kerja ke Meksiko, Kazakhstan, Mongolia, Belarus, Tiongkok, dan Jepang.
Di akhir pidatonya, Puan mengajak seluruh masyarakat untuk mengawasi dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan fungsi dan tugas DPR.
“Rakyat Indonesia dapat turut mengawasi dan berpartisipasi dalam setiap pelaksanaan fungsi dan tugas DPR RI sesuai mekanisme dan ketentuan,” tutupnya. (jn02)
Penulis
