Kolaborasi BUMN dan PPMI, Erick Thohir: PMI Wajib Terlindungi di Dalam dan Luar Negeri
Menteri BUMN Erick Thohir (JatengNOW/Dok)
JAKARTA, JATENGNO.COM — Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan dukungan penuh terhadap ekosistem perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI). Pernyataan ini disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir usai pertemuannya dengan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), Abdul Kadir Karding, di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (20/11).
“Kami mendukung ekosistem PPMI, khususnya dalam penyediaan fasilitas keberangkatan dan kedatangan di bandara. Pekerja migran adalah program besar Presiden Prabowo yang bertujuan memberikan perlindungan menyeluruh sekaligus meningkatkan kualitas lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia,” ujar Erick.
Kementerian BUMN menegaskan komitmennya untuk memastikan fasilitas yang memadai bagi PMI, termasuk lounge khusus pekerja migran di bandara, layanan kesehatan di luar negeri, hingga akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk memberdayakan pekerja migran dan keluarga mereka.
Erick menekankan perlunya perlindungan PMI dari pihak-pihak yang sering kali merugikan mereka, seperti lintah darat dan oknum tidak bertanggung jawab.
“Akses pekerjaan di luar negeri harus menjadi peluang yang membawa kesejahteraan, bukan beban ekonomi. Kami mendukung langkah-langkah untuk memastikan PMI tidak terkunci oleh praktik-praktik yang merugikan,” tegasnya.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri BUMN juga menyampaikan kesiapan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), termasuk Bank Rakyat Indonesia (BRI), untuk mendukung program KUR yang akan diluncurkan oleh Kementerian PPMI.
“Kami siap mendukung program KUR ini melalui fasilitas yang disediakan oleh Himbara. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk memberdayakan dan melindungi pekerja migran Indonesia,” kata Erick.
Sementara itu, Menteri PPMI Abdul Kadir Karding menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian BUMN terhadap program-program pelindungan PMI. Ia menjelaskan bahwa kerja sama ini bertujuan meningkatkan kualitas layanan dan memperluas akses pendukung bagi pekerja migran.
Kolaborasi strategis ini menjadi langkah awal dalam memperkuat perlindungan dan pemberdayaan PMI, sejalan dengan visi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja migran Indonesia dan keluarganya. (jn02)
Penulis
