Mahfud MD Kritik Penggunaan Mobil Dinas RI 36 oleh Raffi Ahmad

JAKARTA, JATENGNOW.COM – Polemik penggunaan mobil dinas RI 36 yang melibatkan Raffi Ahmad menuai kritik keras dari Mahfud MD, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Dalam sebuah video di kanal YouTube-nya pada Selasa (14/1/2025), Mahfud menegaskan bahwa fasilitas negara seperti kendaraan dinas hanya boleh digunakan oleh pejabat berwenang dan tidak oleh pihak lain tanpa kehadiran pejabat tersebut.

Mahfud menyoroti klarifikasi Raffi Ahmad yang dinilai kurang jujur. Ia menekankan bahwa aturan penggunaan fasilitas negara harus ditegakkan tanpa kompromi.

“Begitu sudah ribut, baru ada yang ngaku. Nggak boleh mobil dinas dipakai orang lain tanpa pejabatnya di situ,” ujarnya seperti dilansir dari voiceofnusantara.com jejaring JatengNOW.

Ia juga berbagi pengalaman selama menjabat, di mana keluarganya dilarang menggunakan kendaraan dinas tanpa kehadirannya. Menurutnya, ajudan memiliki tanggung jawab untuk memastikan penggunaan kendaraan dinas sesuai aturan.

Raffi Ahmad, yang kini menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni, mengakui mobil RI 36 adalah kendaraan dinas yang digunakannya. Namun, ia menjelaskan bahwa saat insiden terjadi, ia tidak berada di dalam mobil.

Menurut Raffi, kejadian tersebut bermula dari perselisihan di jalan antara sopir taksi Alphard dan pengemudi truk yang hampir menyebabkan kecelakaan.

“Mobil itu sedang menjemput saya setelah saya mengambil dokumen penting untuk rapat,” ujarnya dalam siaran pers pada Sabtu (11/1/2025).

Insiden ini memicu perdebatan tentang pentingnya etika dan aturan dalam penggunaan fasilitas negara. Mahfud menilai tindakan tersebut mencederai integritas pejabat negara.

“Pejabat kok nggak jujur, negara jadi seperti kampungan begini,” sindirnya.

Sebagai simbol tanggung jawab publik, kendaraan dinas harus digunakan secara transparan dan sesuai regulasi. Publik diharapkan semakin sadar akan pentingnya akuntabilitas dalam pemerintahan untuk mencegah penyalahgunaan fasilitas negara. (jn02)

About Author