Pejabat dan Pengelola Pengadaan Barang Jasa Pemkab Tegal Diimbau Patuhi Aturan
Pejabat dan Pengelola Pengadaan Barang Jasa Pemkab Tegal Diimbau Patuhi Aturan (JatengNOW/Dok)
TEGAL, JATENGNOW.COM – Penjabat (Pj) Bupati Tegal, Agustyarsyah, mengimbau para pejabat dan pengelola pengadaan barang jasa Pemerintah Kabupaten Tegal untuk menaati seluruh aturan yang berlaku. Hal ini disampaikan dalam acara Sosialisasi Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa yang berlangsung di Pendapa Amangkurat, Rabu (27/03/2024).
Agustyarsyah menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hal ini untuk memastikan akuntabilitas dan memperkuat sistem pencegahan korupsi.
Ia mengungkapkan, nilai Monitoring Center for Prevation (MCP) Kabupaten Tegal tahun 2023 mencapai 89,28, namun terdapat kerawanan korupsi pada area pengadaan barang dan jasa dengan indeks 87,58.
“Setiap pejabat dan pengelola yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa harus mematuhi, mengetahui, dan menjalankan aturan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Agustyarsyah juga menyatakan dukungannya terhadap langkah-langkah untuk membangun dan memperkuat sistem pencegahan korupsi, serta perbaikan tata kelola yang berpedoman pada strategi nasional pencegahan korupsi.
Kepala Inspektorat Kabupaten Tegal, Saido, menjelaskan beberapa kerawanan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, di antaranya:
- Penyediaan barang atau jasa yang tidak profesional, sehingga berdampak pada mutu dan waktu penyelesaian pekerjaan.
- Keterbatasan sumber daya manusia pengadaan barang atau jasa, baik secara kualitas maupun kuantitas.
- Lelang dini belum dilaksanakan.
- TKDN dan kontrak pengadaan barang dan jasa tidak mempertimbangkan potensi resiko pengadaan.
Untuk mengatasi hal tersebut, Saido menekankan pentingnya upaya kolaborasi dan sinergi lintas sektor. Ia juga meminta jajaran Pemkab Tegal untuk memperkuat sistem pencegahan dan pemberantasan korupsi.
“Mari kita bekerja sama dengan penuh integritas dan komitmen untuk menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih, transparan, dan akuntabel,” pungkasnya. (jn02)
About Author
