Pemprov Jateng Jadi Pionir Layanan Bantuan Hukum Gratis bagi UMK
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah Eddy S Bramiyanto (JatengNOW/Dok. Pemprov jateng)
SEMARANG, JATENGNOW.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadi provinsi pertama di Indonesia yang memberikan layanan bantuan hukum gratis bagi Usaha Mikro Kecil (UMK). Layanan ini diharapkan dapat membantu UMK dalam meningkatkan daya saing dan berfokus pada peningkatan omzet serta kualitas produk.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah Eddy S Bramiyanto mengatakan, layanan hukum tersebut merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan KUMKM. Dalam beleid tersebut, diatur mengenai kewajiban pemerintah pusat maupun daerah dalam memberikan konsultasi hukum bagi UMK.
“Dari seluruh provinsi atau daerah di Indonesia, kami adalah yang pertama kali memberikan bantuan hukum untuk UMKM di Jawa Tengah,” ungkap Eddy, saat meresmikan kantor Lembaga Bantuan Hukum UMK, di kompleks perkantoran Dinkop UKM Jateng, Jalan Sisingamangaraja 3A Semarang, Jumat (12/1/2024).
Eddy menambahkan, meski peraturan tersebut berlaku nasional, namun baru Jateng yang mengimplementasikan. Hal itu terwujud atas kerja sama Dinkop UKM Jateng, dengan Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LPKBHI) UIN Walisongo, Semarang.
Ia menjelaskan, program dari Kementerian Koperasi dan UKM seharusnya berjalan pada Maret 2024. Namun, di Jateng pihaknya berkomitmen memberikan dukungan penuh untuk pendirian LBH bagi UMK, mulai dari Januari 2024.
Fasilitas tersebut bisa dimanfaatkan seluruh UMK untuk berkonsultasi hukum, mediasi, penyuluhan hukum, penyusunan dokumen hukum, hingga pendampingan di pengadilan. Syaratnya, UMK tersebut adalah miliki warga negara Indonesia, dan mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB).
“Harapannya UMK semakin melek hukum dan konsentrasi ke peningkatan omzet. Juga, meski bantuan ini bersifat litigasi (hukum), tapi harapannya lebih ditingkatkan penyelesaian nonlitigasi,” imbuh Eddy.
Kepala Bidang Bina Usaha dan Pemasaran Jani Sugijati mengatakan, ada beberapa lingkup perkara yang ditangani LBH UMK. Di antaranya, wanprestasi kontrak, utang piutang terkait modal, pelanggaran kekayaan intelektual, sengketa ketenagakerjaan. Adapula, sengketa pajak, penyusunan dokumen hukum, konsultasi, mediasi, dan penyuluhan hukum.
“Teman-teman UMK antusias sejak ada fasilitas ini. Pendaftaran di Dinkop UKM sudah mencapai 96 (UMK). Sementara untuk pendaftaran konsultasi hukum sudah ada 121 konsultasi,” jelasnya.
Ia menjelaskan, LBH UMK dapat diakses pada Senin-Kamis, mulai pukul 09.00 WIB. Untuk menghubunginya, bisa mengontak call center Dinkop UKM 081325090971/ 081325775290. Selain nomor tersebut, bisa pula menghubungi call center pusat 021-52992823 atau 085218206679.
Pelaku Usaha Mikro Kecil, Mika, mengaku bersyukur dengan adanya fasilitas tersebut. Ia berharap, dapat memanfaatkannya untuk berkonsultasi soal hukum.
“Saya baru dua tahun menggeluti UMK. Harapan saya ya bisa membantu konsultasi buat saya ini, semisal ada di HAKI (hak kekayaan intelektual) kita bisa minta bantuan ke sini,” pungkas Mika.
Dengan diluncurkannya layanan bantuan hukum gratis bagi UMK ini, diharapkan dapat meningkatkan daya saing UMK di Jawa Tengah. UMK dapat lebih fokus mengembangkan usahanya tanpa harus khawatir dengan masalah hukum yang mungkin dihadapi. (JN02)
About Author
