Pemprov Jateng Respons Protes Zero ODOL, Luthfi: Perlu Sosialisasi yang Baik
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi (JatengNOW/DOk)
SEMARANG, JATENGNOW.COM – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menyatakan akan melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat dan Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah terkait penerapan kebijakan nasional Zero Over Dimension Over Loading (ODOL). Hal ini disampaikan saat kunjungan kerjanya di Kabupaten Semarang, Jumat (20/6/2025), menyusul munculnya gelombang protes dari para sopir truk di berbagai daerah di Jawa Tengah.
Luthfi menegaskan bahwa penanganan ODOL tidak hanya menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga memerlukan pertimbangan terhadap dampak sosial yang ditimbulkan.
“ODOL ini kan tidak berbicara terkait nilai ekonomi semata, tetapi dampak sosialnya juga yang harus kita pikirkan,” ujar Luthfi.
Ia menilai bahwa upaya sosialisasi terhadap kebijakan Zero ODOL perlu dilakukan secara masif dan menyeluruh agar penerapannya di lapangan dapat berjalan baik serta dipahami masyarakat, terutama para pelaku jasa transportasi.
“Nanti saya akan koordinasi dengan Polda, apa saja yang harus kita lakukan. Kebijakan ini harus disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat,” tegasnya.
Sebagai informasi, Korps Lalu Lintas Polri telah menginisiasi program nasional “Indonesia Menuju Zero Over Dimension and Over Loading” yang resmi diberlakukan mulai 1 Juni 2025. Program ini mencakup tiga tahap pendekatan yakni sosialisasi, pemberian peringatan, hingga penindakan hukum bagi pelanggar.
Kebijakan ini ditujukan untuk menekan pelanggaran dimensi dan beban kendaraan yang dapat merusak infrastruktur jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas. Namun dalam implementasinya, program tersebut memicu respons keras dari para sopir truk di sejumlah daerah di Jawa Tengah.
Aksi demonstrasi sopir truk telah terjadi di berbagai wilayah seperti Pati, Purwodadi, Karanganyar, Salatiga, Kudus, Klaten, Boyolali, hingga Banyumas. Para sopir menyuarakan penolakan terhadap aturan tersebut dan meminta agar penerapannya tidak dilakukan secara diskriminatif. Selain itu, mereka menuntut agar proses uji emisi kendaraan tidak dipersulit oleh Dinas Perhubungan.
Menyikapi kondisi ini, Gubernur Luthfi berkomitmen untuk mengedepankan pendekatan dialog dan koordinasi lintas sektor guna memastikan penerapan kebijakan berjalan dengan baik, adil, dan tidak menimbulkan keresahan sosial di tengah masyarakat. (jn02)
Penulis
