Pertumbuhan Ekonomi Meroket, Kemiskinan di Jawa Tengah Terus Menurun Berkat Kolaborasi Lintas Sektor -

SEMARANG, JATENGNOW.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat kemajuan signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Jateng pada Maret 2025 turun menjadi 9,48 persen, lebih rendah dibandingkan posisi September 2024 yang berada di angka 9,58 persen.

Capaian ini menjadi bukti keberhasilan program-program kolaboratif lintas sektor yang digalakkan di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin. Berbagai pihak mulai dari pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota dinilai berperan penting dalam menekan angka kemiskinan secara konkret.

“Ini tidak bisa bekerja secara sektoral. Harus satu data, satu arah,” tegas Plt Kepala BPS Jateng, Endang Tri Wahyuningsih, saat merilis data kemiskinan, Rabu (30/7/2025).

Salah satu pendorong penurunan kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi Jateng yang mencapai 1,8 persen pada triwulan I 2025. Angka ini menjadikan Jateng sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua secara nasional, setelah Maluku Utara.

Sektor industri dan pertanian menjadi tulang punggung ekonomi Jateng. Fokus Pemprov Jateng pada ketahanan pangan berkontribusi besar terhadap pengendalian inflasi dan peningkatan kesejahteraan petani. Produksi padi pada triwulan I 2025 tercatat mencapai 2,94 juta ton gabah kering giling, meningkat tajam dari periode sebelumnya yang hanya 2,55 juta ton.

“Fokus Bapak Gubernur Luthfi pada ketahanan pangan terbukti berdampak positif terhadap pengendalian inflasi dan penurunan kemiskinan,” ujar Endang.

Selain itu, peningkatan investasi juga menjadi faktor penting. Pengembangan kawasan industri seperti KEK Batang dan Kawasan Industri Kendal telah menyerap banyak tenaga kerja dan memperkuat kegiatan ekspor-impor.

“Investasi juga memberikan kontribusi terhadap penurunan kemiskinan,” tambahnya.

Untuk memastikan program penanggulangan kemiskinan tepat sasaran, Pemprov Jateng kini menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Hal ini memungkinkan penyusunan program yang lebih akurat dan adaptif.

“Komitmen dari semua pihak, dari gubernur hingga kepala daerah kabupaten/kota, telah terwujud lewat sinergi nyata di lapangan,” kata Endang.

Dengan pondasi ekonomi yang kuat dan koordinasi antarinstansi yang kian solid, Pemprov Jateng optimistis tren penurunan kemiskinan akan terus berlanjut, termasuk dalam mengatasi kemiskinan ekstrem.

“Pemberdayaan masyarakat adalah kunci. Bantuan harus tepat sasaran dan berkelanjutan. Sinergi dan transparansi data adalah landasan menuju Jateng yang lebih sejahtera,” tutupnya. (jn02)