Pj Bupati Temanggung Optimistis Wujudkan Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan

TEMANGGUNG, JATENGNOW.COM – Penjabat (Pj) Bupati Temanggung, Hary Agung Prabowo, menyatakan optimisme bahwa Kabupaten Temanggung mampu mewujudkan percepatan penurunan angka kemiskinan. Hary Agung Prabowo mengungkapkan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 berada di angka 8,67 persen, mengalami penurunan sebesar 0,59 persen dari tahun sebelumnya yang berada di angka 9,26 persen.

“Alhamdulillah, tahun ini berdasarkan hasil surat dari BPS, kemiskinan kita mengalami penurunan 0,59 persen dari angka 9,26 persen menjadi 8,67 persen,” jelas Hary saat mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di Aula Progo, Kantor Bappeda Temanggung, Rabu (24/7/2024) siang.

Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Temanggung, dari 78.000 orang menjadi 62.000 orang, merupakan hal yang luar biasa.

“Alhamdulillahnya lagi, Kabupaten Temanggung menjadi urutan ke-13 se-Jawa Tengah dan ke-2 di Purwomanggung. Sehingga ke depannya kita akan turunkan kembali angka kemiskinannya,” tandas Hary.

Selain penurunan angka kemiskinan secara umum, kemiskinan ekstrem di Kabupaten Temanggung juga mengalami penurunan dengan persentase yang signifikan.

“Kemiskinan ekstrem kita turun dari 0,89 persen menjadi 0,33 persen, angkanya kurang lebih 2.850 jiwa. Langkah-langkah yang dilakukan, termasuk program percepatan seperti RTLH, pemberdayaan masyarakat, dan UMKM,” terang Hary Agung.

Kepala Bappeda Temanggung, Dwi Sukarmei, menambahkan bahwa ada delapan faktor yang mempengaruhi kemiskinan ekstrem. Salah satunya adalah pendapatan per individu yang tidak lebih dari Rp11.000 per hari, minimnya pelayanan sanitasi, dan kurangnya layanan air bersih. Faktor lainnya adalah rendahnya tingkat pendidikan dan tingginya angka pengangguran atau masyarakat yang bekerja sebagai buruh.

“Kita punya tiga strategi penanggulangan untuk mengatasi ini semua. Pertama, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan. Kegiatan-kegiatan yang membantu biaya sekolah atau masyarakat miskin tetap harus ada,” tambah Dwi Sukarmei. (jn02)

About Author