Puluhan Calon Mitra Program Makan Bergizi Gratis Datangi Polresta Surakarta, Laporkan Dugaan Penipuan -

SOLO, JATENGNOW.COM – Puluhan warga yang tergabung dalam kelompok calon mitra program Makan Bergizi Gratis (MGB) mendatangi Polresta Surakarta pada Selasa (29/7/2025). Mereka mengaku menjadi korban dugaan penipuan oleh pihak yang mengatasnamakan Yayasan Barisan Nasional (Barnas).

Para korban sebelumnya dijanjikan akan dilibatkan dalam program sosial penyediaan makanan bergizi untuk anak-anak sekolah, lansia, hingga masyarakat rentan. Namun, program tersebut tak kunjung terealisasi, padahal mereka telah mengeluarkan sejumlah uang dan menyiapkan peralatan dapur sesuai standar.

Harjoko, salah satu perwakilan korban, menyampaikan bahwa ratusan calon mitra berasal dari berbagai daerah di Solo Raya. Ia menuturkan, program MGB awalnya disampaikan oleh seseorang bernama Paulus yang mengaku sebagai mantan anggota DPRD dari PDIP. Melalui Paulus, mereka dikenalkan dengan seseorang yang mengklaim sebagai Ketua Yayasan Barnas.

“Dalam sosialisasi, kami dijanjikan pembayaran Rp12.000 per boks makanan. Rp10.000 untuk bahan dan masakan, perlengkapan makan disediakan yayasan,” jelas Harjoko.

Untuk bergabung dalam program tersebut, para calon mitra diminta menyerahkan KTP, KK, serta membayar Rp175 ribu, yang disebut sebagai biaya administrasi dan jaminan keterikatan kerja. Tak hanya itu, mereka juga diminta menyesuaikan dapur agar memenuhi standar layak dan steril. Beberapa di antaranya bahkan harus merenovasi dapur dengan biaya jutaan rupiah.

“Sudah keluar biaya, dapur sudah direnovasi, alat masak dibeli. Tapi kegiatan tak pernah dimulai. Katanya akan uji coba tanggal 22–23 Juli dan pelaksanaan 28 Juli, tapi semuanya tidak terjadi,” katanya.

Harjoko juga menyoroti kejanggalan dalam draf nota kesepahaman (MoU) yang tidak mencantumkan tanggal pelaksanaan dengan alasan rahasia yayasan pusat. Bahkan, program ini sempat dikaitkan dengan nama-nama besar seperti Erick Thohir Foundation dan disebut-sebut penasehatnya adalah mantan Presiden Joko Widodo. Namun, saat ini laman resmi yayasan pun sudah tidak bisa diakses.

“Kami merasa ditipu. Website-nya pun hilang. Ini sangat mencurigakan,” tegasnya. Ia memperkirakan korban dari wilayah Solo Raya bisa mencapai lebih dari 3.000 orang.

Menanggapi hal ini, Wakasatreskrim Polresta Surakarta AKP Sudarmianto membenarkan adanya aduan dari sejumlah warga. Namun, laporan belum bisa diproses secara resmi karena pelapor belum melampirkan dokumen pendukung.

“Benar, ada sekitar 30 orang datang ke Polresta. Tapi mereka belum membawa dokumen seperti surat perjanjian atau bukti tanda terima uang. Kami minta itu dilengkapi dulu,” terang Sudarmianto.

Ia menambahkan, jika dokumen-dokumen penting seperti bukti transfer dan perjanjian kerja sama telah tersedia, maka laporan dapat diproses sesuai prosedur. Pihaknya juga mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap penawaran kerja sama yang meminta pembayaran awal dari lembaga yang tidak jelas legalitasnya. (jn02)