Relawan GSMKS Desak Restrukturisasi DPD PSI Kota Solo, Ancaman Unjuk Rasa Jika Tidak Ada Langkah Tegas
Edi Tri Wiyanto Koordinator dari Gerakan Solidaritas Masyarakat Kota Surakarta Soloraya (GSMKS), bersama dengan Slamet Widodo, Heru Syawal, dan Tri Stiyoko (JatengNOW/Kevin Rama)
SOLO, JATENGNOW.COM – Gerakan Solidaritas Masyarakat Kota Surakarta Soloraya (GSMKS) menuntut perlunya restrukturisasi Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Jawa Tengah dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PSI Kota Surakarta.
Hal tersebut diutarakan oleh koordinator GSMKS Edi Tri Wiyanto bersama beberapa anggota simpatisan. Edi turut prihatin terkait hasil Pemilihan Umum 2024 di Jawa Tengah, khususnya wilayah Soloraya.
GSMKS, yang merupakan simpatisan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), menyatakan bahwa selama proses Pemilu 2024, terjadi indikasi penyelewengan, penyalahgunaan wewenang, bahkan praktik politik uang di DPD PSI Kota Surakarta.
“Kami mendesak DPP PSI agar segera restrukturisasi Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Jawa Tengah dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PSI Kota Surakarta berdasarkan hal-hal yang terjadi selama proses pemilu 2024 sejak pra kampanye hingga rekapitulasi hasil penghitungan suara,” ungkap Edi saat ditemui di Solo (9/4/2024).
Beberapa permasalahan yang diungkapkan Edi antara lain terkait kurangnya bimbingan teknis (bimtek) untuk saksi PSI, tidak terpenuhinya kuota saksi di TPS secara maksimal, serta dugaan praktik politik uang oleh sejumlah oknum caleg PSI di Kota Surakarta.
Dalam konteks ini, GSMKS mendesak DPP PSI untuk segera mengambil langkah-langkah tegas, seperti melakukan restrukturisasi DPW PSI Jawa Tengah dan DPD PSI Kota Surakarta dengan mencopot Antonius Yoga Prabowo dari jabatannya.
“Pencopotan ini sebagai langkah untuk masa depan PSI yang kebih baik,” jelas Edi.
Lebih lanjut, GSMKS mengharapkan investigasi terhadap dugaan penyelewengan dan politik uang, serta memecat kader-kader yang terlibat jika terbukti bersalah. Mereka juga siap menyerahkan kader-kader tersebut kepada aparat penegak hukum jika ditemukan pelanggaran hukum yang terkait.
“Pernyataan ini adalah bentuk keprihatinan dari GSMKS sebagai relawan dan simpatisan PSI. GSMKS dalam hal ini bertindak secara independen tanpa tekanan apalagi ancaman dari pihak manapun Kami meyakini DPP PSI harus segera mengambil tindakan-tindakan tegas,” ungkap Edi.
Edi menginginkan perbaikan di internal PSI demi menjaga marwah partai sebagai representasi anak muda yang anti-korupsi, anti-intoleransi, anti-money politics, dan anti-poligami.
Jika hingga tanggal 30 April 2024, DPP PSI tidak mengambil langkah tegas, GSMKS berencana menggelar unjuk rasa di Kantor DPP PSI sebagai aksi nyata untuk mendorong perbaikan di internal PSI.
Aksi ini diharapkan akan diikuti oleh 100 orang pengurus, korlap, dan simpul-simpul kader yang konsisten bergerak untuk PSI di lapangan selama masa kampanye Pemilu 2024. (jn02)
About Author
