Relokasi 424 Warga Korban Longsor Banjarnegara Disiapkan, Pemprov Jateng Sediakan Lahan Dua Hektare untuk Hunian Sementara
Relokasi 424 Warga Korban Longsor Banjarnegara Disiapkan, Pemprov Jateng Sediakan Lahan Dua Hektare untuk Hunian Sementara (JatengNOW/Dok)
SEMARANG, JATENGNOW.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan proses relokasi bagi ratusan warga terdampak longsor di Dusun Situkung, Desa Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara segera dilaksanakan. Sebanyak 424 jiwa yang kini masih berada di tempat pengungsian akan dipindahkan ke hunian sementara yang telah disiapkan pemerintah.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan perkembangan tersebut seusai mengikuti Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana di Grhadika Bhakti Praja, Kota Semarang, Selasa (18/11/2025). Ia menjelaskan bahwa pemprov telah menyiapkan lahan seluas dua hektare untuk pembangunan hunian sementara.
“Banjarnegara disiapkan dua hektare untuk hunian sementara. Ini kita koordinasikan dengan bupatinya,” ujar Luthfi.
Menurutnya, percepatan relokasi menjadi prioritas agar warga tidak terlalu lama tinggal di lokasi pengungsian. “Hunian sementara ini sesegera mungkin. Jangan sampai mereka berada di pengungsian terlalu lama. Hunian tetap akan kita pikirkan setelahnya,” tegasnya.
Selain Banjarnegara, proses relokasi juga disiapkan untuk korban bencana longsor di Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap. “Untuk Majenang kita siapkan relokasi, baik hunian sementara maupun hunian tetap. Fokus kita hunian sementara dulu,” tambahnya.
Gubernur Luthfi menekankan bahwa upaya relokasi ini merupakan bagian dari penanganan pascabencana yang membutuhkan koordinasi cepat dan tepat antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, mengapresiasi langkah proaktif Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mengantisipasi dan menangani bencana. Menurutnya, Jateng menjadi contoh kesiapsiagaan yang baik.
“Kami memberikan apresiasi kepada Bapak Gubernur. Tidak bisa lagi kita menunggu kejadian bencana, baru sibuk melakukan respons. Jateng sudah bergerak dari awal,” kata Raditya.
Ia mengingatkan bahwa setiap daerah wajib memiliki peta risiko bencana yang terintegrasi dengan prediksi cuaca dari BMKG. “Setiap kabupaten/ kota harus memiliki peta risiko dan meng-overlay-nya dengan prediksi BMKG. Dari situ akan kelihatan wilayah dengan ancaman curah hujan tinggi, banjir, maupun longsor,” jelasnya.
Raditya juga menyampaikan bahwa operasi modifikasi cuaca (OMC) masih terus dilakukan, guna mengurangi potensi hujan ekstrem terutama di wilayah terdampak. “OMC dilakukan untuk mengurangi potensi curah hujan tinggi, terutama di wilayah kejadian, agar proses evakuasi dan seterusnya bisa berjalan dengan baik,” pungkasnya. (jn02)
Penulis
