Respati Ardi Instruksikan APBD 2026 Difokuskan pada Pelayanan Publik, Pendidikan dan Kesehatan
Respati Ardi Instruksikan APBD 2026 Difokuskan pada Pelayanan Publik, Pendidikan dan Kesehatan (JatengNOW/Dok)
SOLO, JATENGNOW.COM – Wali Kota Surakarta Respati Ardi memerintahkan agar penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 difokuskan pada sektor pelayanan publik, pendidikan, dan kesehatan.
Arahan tersebut disampaikan Respati usai memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (RAKORPOK) yang digelar di Bale Tawangarum, Balai Kota Solo, Rabu (28/1/2026).
Rakor tersebut diikuti oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Solo, serta dihadiri Inspektur Kota Surakarta Arif Darmawan, Plt Kepala BKPSDM Tulus Widajat, dan Sekretaris Daerah Kota Solo Budi Murtoni.
Respati menegaskan bahwa setiap penggunaan anggaran daerah harus tepat sasaran dan mampu dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Menurutnya, peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi prioritas utama Pemerintah Kota Surakarta.
“Untuk infrastruktur pelayanan sudah jelas, fasilitas umum dan pelayanan publik harus terus ditingkatkan agar masyarakat merasa nyaman dan aman,” ujar Respati.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pengoptimalan program peningkatan kualitas sumber daya manusia, seperti Rumah Siap Kerja (RSK), UMKM Center, serta Posyandu Plus agar dapat berjalan secara maksimal.
“Berikutnya adalah memastikan Rumah Siap Kerja, UMKM Center, dan Posyandu Plus tetap berjalan dengan baik untuk peningkatan kualitas SDM,” jelasnya.
Pada sektor pendidikan dan kesehatan yang bersifat mandatori sesuai amanat undang-undang, Respati meminta agar pelaksanaannya dilakukan secara efektif dan berorientasi pada hasil.
Ia mengungkapkan bahwa Pemkot Solo telah menginstruksikan penguatan layanan Posyandu Plus serta peningkatan signifikan anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah yang bersumber dari APBD.
“Pendidikan dan kesehatan itu mandatori. Banyak sekolah akan kita revitalisasi, dan anggaran BOS daerah kita tingkatkan hingga dua kali lipat. Ini agar sekolah negeri bisa lebih aktif, diminati masyarakat, dan mampu bersaing dengan sekolah swasta,” tandasnya.
Dengan kebijakan tersebut, Respati berharap pelaksanaan APBD 2026 benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan warga Kota Surakarta. (jn02)
Penulis
