Respati Pastikan UMKM di Solo Aman dari Royalti Musik, Tak Perlu SE Walkot
Wali Kota Solo Respati Ardi (JatengNOW/Kevin Rama)
SOLO, JATENGNOW.COM – Wali Kota Solo, Respati Ardi, menanggapi aspirasi sejumlah pegiat seni, musisi, pengusaha hotel, hingga event organizer (EO) yang meminta adanya surat edaran (SE) wali kota terkait pengecualian pembayaran royalti musik. Respati menegaskan, pihaknya sudah menyampaikan permasalahan tersebut ke pemerintah pusat dan DPR RI.
“Kami sudah sampaikan dari pemerintah pusat dan DPR. Silakan pelaku usaha UMKM menggunakan musik itu tanpa ada gangguan,” kata Respati, Sabtu (23/8).
Ia menjelaskan, Pemkot Solo juga menerima masukan dari masyarakat melalui media sosial dan melakukan komunikasi dengan sejumlah musisi, termasuk Ahmad Dhani. “Ahmad Dhani (musisi) juga memperbolehkan untuk Pemerintah Kota Surakarta menggunakan lagu-lagunya,” ujarnya.
Respati memastikan bahwa Pemkot Solo belum perlu mengeluarkan SE khusus, karena kondisi saat ini sudah aman. “Jadi belum perlu (terbitkan SE Walkot soal pengecualian royalti). Tidak usah, Insya Allah aman. UMKM bisa mendengarkan musik lagi,” tandasnya.
Sehari sebelumnya, Jumat (22/8), puluhan musisi, artis, pencipta lagu, pegiat seni, EO, pengusaha hotel, restoran, kafe, radio, hingga praktisi hukum yang tergabung dalam Harmoni Hukum Surakarta mendatangi kantor DPRD Solo. Mereka menolak keberadaan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang dianggap gagal menjalankan tugas sejak 2016, mulai dari penyusunan basis data lagu dan pencipta hingga transparansi pelaporan.
“Kinerja LMKN terbukti tidak mampu melaksanakan tugasnya sejak ditetapkan tahun 2016,” kata Wahyu Gusti, perwakilan Harmoni Hukum Surakarta.
Selain menuntut pembubaran LMKN, mereka juga meminta DPRD Solo mendorong adanya SE yang menjamin para pelaku seni, budaya, dan usaha kreatif dapat menjalankan aktivitasnya tanpa dibebani aturan royalti. (jn02)
Penulis
