Satukan Langkah Kemensos dan Media, Menkomdigi Meutya Buka Ruang Diskusi Sekolah Rakyat di Solo

0
20250720_104917

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid saat memberikan sambutan di acara Media Briefing bertajuk “Menembus Batas Lewat Sekolah Rakyat” di Monumen Pers Nasional, Kota Solo, Minggu (20/7/2025) (JatengNOW/Dok)

SOLO, JATENGNOW.COM – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengajak insan media untuk aktif mengawal dan menyuarakan program-program pemerintah yang berpihak pada masyarakat miskin, salah satunya Sekolah Rakyat. Hal itu disampaikan saat membuka acara Media Briefing bertajuk “Menembus Batas Lewat Sekolah Rakyat” yang digelar di Monumen Pers Nasional, Kota Solo, Minggu (20/7/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Meutya menekankan bahwa media memiliki peran strategis dalam menjaga arus informasi agar tetap jernih dan menghindari disinformasi yang bisa menyesatkan publik.

“Kita butuh pers yang kuat, jernih, dan berpihak pada kebenaran. Apalagi untuk program seperti Sekolah Rakyat yang sangat penting dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak miskin ekstrem,” tegas Meutya di hadapan puluhan jurnalis Jawa Tengah.

Meutya menyampaikan, melalui Sekolah Rakyat, pemerintah ingin memastikan setiap anak Indonesia, terutama yang berasal dari keluarga kurang mampu, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Ia menyebutkan bahwa Solo menjadi kota yang penting dalam sejarah pers dan pendidikan, sehingga sangat tepat menjadi lokasi media briefing ini.

“Media adalah jembatan antara rakyat dan pemerintah. Kami ingin para jurnalis bersama-sama mengawal program Sekolah Rakyat agar sampai ke mereka yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya.

Menkomdigi juga menyampaikan bahwa pihaknya siap menjadi penghubung antara media dan kementerian/lembaga lain, guna memastikan informasi publik tersampaikan secara utuh dan akurat.

Usai sambutan Menkomdigi, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos) Robben Rico memaparkan secara mendalam tujuan dan pelaksanaan Sekolah Rakyat. Ia menyebutkan bahwa program ini merupakan instruksi langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto, sebagai upaya memutus rantai kemiskinan ekstrem melalui pendidikan.

“Ini bukan sekadar program Kemensos. Ini mandat langsung dari Presiden. Jangan sampai anak-anak miskin, karena tak sekolah, akhirnya mengulang nasib orang tuanya. Sekolah Rakyat hadir untuk mengubah itu,” kata Robben.

Robben menjelaskan bahwa konsep Sekolah Rakyat mengedepankan sistem boarding school (berasrama) untuk membentuk karakter, kedisiplinan, dan kemandirian peserta didik. Anak-anak akan tinggal di lingkungan yang mendukung proses belajar, termasuk dengan fasilitas lengkap seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, rumah guru, lapangan olahraga, musala, UKS, hingga ruang makan.

Hingga pertengahan 2025 ini, sebanyak 63 Sekolah Rakyat telah beroperasi di berbagai daerah. Kemensos menargetkan akan membangun 100 sekolah tambahan untuk mencapai 20.000 siswa dari keluarga miskin ekstrem.

Renovasi tahap IB telah dimulai sejak 4 Juli 2025 di 37 lokasi, sementara tahap IC akan mencakup 100 lokasi tambahan. Pembangunan dilakukan bekerja sama dengan Kemendikbud dan Kemen PUPR untuk memastikan standar pendidikan dan infrastruktur terpenuhi.

Robben juga menyoroti angka anak putus sekolah di Jawa Tengah yang masih cukup tinggi, terutama di tingkat SMA yang mencapai 464.323 orang. Menurutnya, banyak keluarga miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pendidikan meski sekolah sudah gratis.

“Kami ingin menjangkau mereka yang bahkan tidak terpikir bisa sekolah. Biaya seragam, transportasi, dan uang saku masih jadi kendala. Sekolah Rakyat menanggung semua itu,” ujar Robben.

Ia menegaskan bahwa program ini tidak hanya soal pendidikan, tetapi juga soal martabat dan masa depan. 

“Kami ingin membuktikan bahwa anak-anak dari keluarga miskin pun layak mendapat fasilitas terbaik.”

Melalui kolaborasi antara Kemensos, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta media massa, diharapkan Sekolah Rakyat bisa menjadi solusi nyata bagi persoalan pendidikan dan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Acara media briefing ini juga menjadi ruang dialog antara pemerintah dan jurnalis, untuk saling bertukar informasi dan memperkuat komitmen bersama dalam menyuarakan program-program yang menyentuh langsung masyarakat bawah. (jn02)

Penulis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *