Teguh Prakosa Tanggapi Santai Laporan Dugaan Politik Uang di Pilkada Solo
Paslon Teguh-Bambang Pilih Blusukan, Tolak Kampanye Terbuka di Pilkada Solo 2024 (JatengNOW/Dok)
SOLO, JATENGOW.COM – Calon Wali Kota Solo nomor urut 01, Teguh Prakosa, merespons dengan tenang laporan dugaan politik uang yang diajukan oleh kubu pasangan calon (paslon) nomor urut 02. Laporan tersebut dilayangkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Solo pada Senin (18/11/2024), terkait kegiatan berbagi uang saat perayaan ulang tahun anak Teguh yang bertepatan dengan momen Pilkada.
Teguh menegaskan bahwa laporan itu bukan masalah besar baginya dan mengaku siap menjalani proses klarifikasi di Bawaslu.
“Oh, tidak apa-apa, justru malah dilaporkan saja. Nantikan terverifikasi, money politik yang mana?” ujar Teguh dengan santai, Selasa (19/11/2024).
Menurut Teguh, kegiatan berbagi uang tersebut merupakan tradisi keluarganya yang sudah berlangsung sejak lama, jauh sebelum ia mencalonkan diri sebagai Wali Kota Solo.
“Anak saya dari usia 7 tahun, setiap tanggal 5 November selalu berbagi uang. Anak-anak di sekitar juga tahu, ulang tahun itu tidak hanya nasi atau jajan, tapi minta bendera. Kalau sekarang dipersoalkan karena momentumnya Pilkada, ya silakan. Apakah saya mengajak anak-anak nyoblos? Kan juga tidak. Kita harus dewasa melihat hal ini,” jelas Teguh.
Teguh juga menepis tuduhan serupa terkait kegiatan sosialnya, termasuk dukungan kepada pelaku UMKM di Solo. Ia menjelaskan bahwa kegiatan tersebut murni membantu masyarakat, bukan sebagai bentuk politik uang.
“Saya ke UMKM memang bagi-bagi, tapi untuk siapa? Uang yang saya berikan kepada pedagang itu untuk membeli dagangannya, lalu dibagikan kepada masyarakat. Bedanya apa? Kalau saya traktir anak-anak saja tidak boleh? Kalau mau dilaporkan, silakan. Ini negara demokrasi, nanti justru diklarifikasi,” tegasnya.
Bawaslu Solo telah menerima laporan dari kubu paslon nomor urut 02 dan akan melakukan kajian dalam dua hari kerja untuk menentukan langkah selanjutnya. Teguh berharap semua pihak bersikap dewasa dan mengutamakan klarifikasi berdasarkan fakta.
“Silakan laporan itu diproses di Bawaslu. Proses ini penting agar masyarakat mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya. Kita harus bijak dan dewasa melihat situasi seperti ini,” pungkas Teguh. (jn02)
Penulis
