“Tuku Lemah Oleh Omah” Jadi Andalan Jateng di Ajang PPD 2024
SEMARANG, JATENGNOW.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) mengandalkan program “Tuku Lemah Oleh Omah” (Beli Tanah Dapat Rumah) dalam ajang Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2024. Program yang digagas sejak 2020 ini akan bersaing dengan berbagai inovasi dari provinsi lain di seluruh Indonesia.
Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno, menjelaskan bahwa program “Tuku Lemah Oleh Omah” merupakan bantuan stimulan pembangunan rumah sederhana sehat baru bagi masyarakat miskin. Program ini menggunakan metode Rumah Sistem Panel Instan (Ruspin) yang lebih efisien, tahan gempa, dan berkelanjutan.
“Program ini sudah diterapkan di 33 kabupaten/kota di Jateng. Berbagai teknologi yang digunakan dalam program ini menjadi unggulan untuk bersaing di ajang PPD 2024,” ujar Sumarno saat memberi sambutan pada penilaian tahap II PPD yang digelar oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jateng, Selasa (19/3/2024).
Salah satu teknologi yang digunakan dalam program ini adalah Fly Ash dan Bottom Ash (FABA), yaitu produk sampingan dari pembakaran batubara di pembangkit listrik tenaga uap yang memiliki banyak manfaat dalam konstruksi bangunan.
“Pada PPD tahun 2023, Jawa Tengah berhasil menjadi Provinsi Terbaik pertama. Harapan kami, semoga 2024 ini, kami bisa mempertahankan prestasi tersebut,” kata Sumarno.
Sumarno menambahkan, sejak 2020 hingga 2022, program “Tuku Lemah Oleh Omah” telah membangun 639 rumah untuk warga miskin. Pada tahun 2023, program ini membangun 681 rumah lagi yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota di Jateng.
PPD merupakan bentuk apresiasi dari Bappenas kepada daerah yang berhasil dengan baik dalam perencanan, pencapaian pelaksanaan, dan inovasi pembangunan. Penilaiannya tidak hanya pada aspek perencanaan, tetapi juga pencapaian pelaksanaan pembangunan.
“Agenda penilaian PPD diharapkan menjadi motivasi bagi pemerintah daerah, termasuk Pemprov Jateng, dalam upaya meningkatkan keterpaduan pelaksanaan pembangunan pusat dan daerah, dari perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan,” kata Sumarno.
Sumarno juga menjelaskan bahwa dalam setiap proses perencanaan pembangunan, Pemprov Jateng selalu melibatkan seluruh pemangku kepentingan, di antaranya DPRD Jateng dan stakeholder kelompok rentan, seperti Forum Anak, difabel, dan perempuan. (jn02)