Wonosobo Fokus Kembangkan Agrobisnis, Pariwisata, dan SDM Unggul

WONOSOBO, JATENGNOW.COM – Pemerintah Kabupaten Wonosobo menaruh fokus besar pada pengembangan agrobisnis, pariwisata, dan sumber daya manusia (SDM) unggul dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045.

Hal ini disampaikan Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025.

Afif menjelaskan bahwa akselerasi peningkatan SDM unggul dan berdaya saing, serta konektivitas antarwilayah dan pembangunan infrastruktur yang andal, menjadi kunci menuju Kota Layak Huni.

“Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 20 tahun ke depan harus memberikan dampak signifikan bagi masyarakat dan daerah,” tegasnya.

Selain fokus utama pada agrobisnis, pariwisata, dan SDM, Afif juga memaparkan beberapa isu strategis lain yang harus ditangani, seperti:

• Tata kelola pemerintah yang dinamis ditopang oleh smart government.
• Pengentasan kemiskinan dan peningkatan mobilitas sosial vertikal.

“Peluang yang dapat dikembangkan dalam pembangunan daerah, seperti agrobisnis dan pariwisata yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam strategis dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, serta transformasi menuju ekonomi hijau yang inklusif, produktif, dan berkeadilan,” papar Afif.

Visi RPJPD 2025-2045 adalah menjadikan Kabupaten Wonosobo sebagai Pusat Agrobisnis dan Pariwisata Terkemuka di Jawa Tengah yang Sejahtera, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan.

Untuk mewujudkan visi ini, Afif mengajak seluruh elemen masyarakat Wonosobo untuk berpartisipasi memberikan aspirasinya demi kemajuan kabupaten.

“Produk-produk pembangunan yang dihasilkan akan bermanfaat bagi seluruh elemen masyarakat Wonosobo tanpa terkecuali, tidak hanya saat ini namun hingga dua dekade ke depan,” ujarnya.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Supriyadi menjelaskan bahwa RPJPD 2025-2045 selaras dengan RPJMD 2021-2026.

Musrenbang ini bertujuan untuk menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi dan nasional, mengidentifikasi masalah-masalah yang perlu diatasi, dan menetapkan prioritas pembangunan di daerah.

“Terdapat 622 usulan dari masyarakat yang telah diverifikasi melalui forum Musrenbang di tingkat kecamatan. Ratusan usulan tersebut lantas dielaborasi dalam Forum Perangkat Daerah menjadi 177 usulan,” ungkap Supriyadi.

Usulan-usulan tersebut akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dibahas bersama DPRD untuk menghasilkan RKPD dan APBD 2025. (jn02)

About Author