75 Juta Liter Air Bersih Disalurkan ke 33 Daerah Jateng, 2,3 Juta Jiwa Terdampak Kekeringan

SEMARANG, JATENGNOW.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat sebanyak 75.463.000 liter air bersih telah disalurkan ke wilayah yang terdampak kekeringan selama musim kemarau 2026.

Distribusi air tersebut dilakukan sepanjang 5 Juni hingga 28 September 2026 dan menjangkau 33 kabupaten/kota, 255 kecamatan serta 784 desa/kelurahan.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah, bantuan tersebut telah dimanfaatkan oleh sekitar 1.557.333 kepala keluarga atau 2.341.548 jiwa yang mengalami dampak kekeringan.

Jumlah air yang disalurkan berasal dari berbagai sumber. Sebanyak 36.448.900 liter berasal dari dukungan APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah kabupaten/kota.

Kemudian, 259.000 liter bersumber dari APBN, sedangkan kontribusi perusahaan melalui program CSR dan lembaga swadaya masyarakat mencapai 38.755.100 liter.

Sejumlah daerah tercatat menjadi wilayah dengan distribusi air bersih cukup tinggi. Di antaranya Klaten, Pemalang, Purbalingga, Boyolali, Grobogan, Banyumas, Sragen, Cilacap, Blora, dan Banjarnegara.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan penanganan kekeringan dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah hingga TNI dan Polri.

Menurutnya, wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan telah dipetakan sehingga penyaluran bantuan dapat dilakukan kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Kekeringan sudah kita petakan. Semua komponen bergerak. BPBD bergerak, PMI bergerak, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota bergerak, TNI dan Polri bergerak. Untuk masyarakat kita salurkan air bersih,” kata Luthfi di Semarang, Rabu (30/9/2026).

Namun, penanganan kekeringan tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan air rumah tangga. Pemerintah juga memperhatikan dampaknya terhadap sektor pertanian.

Luthfi mengatakan kebutuhan air bagi lahan pertanian perlu dipetakan agar produktivitas komoditas pangan tetap terjaga.

Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah diminta berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota serta TNI untuk menentukan wilayah yang membutuhkan intervensi.

Menurut Luthfi, kondisi lahan pertanian di Jawa Tengah berbeda-beda. Sebagian merupakan sawah tadah hujan, sementara lainnya mendapatkan pasokan dari jaringan irigasi.

Untuk membantu wilayah yang membutuhkan sumber air, pemerintah bersama TNI melakukan sejumlah intervensi, termasuk sumurisasi dan pipanisasi.

“Untuk sawah itu ada dua macam, yaitu sawah tadah hujan dan sawah irigasi. Ini sudah kita koordinasikan juga dengan TNI melalui sumurisasi dan pipanisasi. Semoga target produksi padi dan komoditas pangan tidak meleset,” ujarnya.

Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga produksi pangan di tengah kondisi kemarau yang berdampak terhadap ketersediaan air.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen sebelumnya mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada menghadapi dampak musim kemarau.

Masyarakat juga diminta menggunakan air secara bijak dan menghemat persediaan air bersih.

Pemprov Jateng juga menyiapkan sejumlah langkah apabila kondisi kekeringan semakin parah. Salah satunya dengan mengajukan modifikasi cuaca kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Selain itu, pemerintah menyiapkan percepatan pembangunan dan penguatan tanggul maupun bendungan agar mampu menampung lebih banyak air ketika musim hujan tiba.

“Untuk antisipasi dampak kekeringan bagi petani, juga sudah disiapkan asuransi gagal panen,” kata Taj Yasin.

Dengan distribusi lebih dari 75 juta liter air bersih tersebut, pemerintah berharap kebutuhan dasar masyarakat di wilayah terdampak dapat tetap terpenuhi sekaligus menjaga sektor pertanian agar tidak mengalami gangguan serius akibat kemarau. (jn02)

Penulis