Gubernur Ahmad Luthfi Akan Bekali Ribuan Kepala Desa di Jateng Melalui Sekolah Antikorupsi
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi (JatengNOW/Dok)
KENDAL, JATENGNOW.COM – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi akan mengumpulkan seluruh kepala desa se-Jawa Tengah untuk mengikuti Sekolah Antikorupsi sebagai langkah pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan desa.
Saat menghadiri kegiatan di Kabupaten Kendal, Senin (28/4/2025), Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa sekolah tersebut akan menghadirkan sejumlah narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman, Kejaksaan, serta Kepolisian.
“Kita akan kumpulkan kepala desa. Kita undang dari KPK, Ombudsman, kemudian dari Kejaksaan dan Kepolisian untuk upaya-upaya preemtif dan preventif terkait dengan tindak pidana korupsi,” ujar Ahmad Luthfi.
Sekolah Antikorupsi akan dilaksanakan pada Selasa, 29 April 2025, di GOR Indoor Jatidiri, Kota Semarang, dan diikuti oleh 7.810 kepala desa dari seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Ahmad Luthfi menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pembekalan agar pembangunan di desa berjalan sesuai aturan.
Ia mengungkapkan, salah satu latar belakang penyelenggaraan Sekolah Antikorupsi adalah untuk mencegah terjadinya kebocoran penggunaan bantuan keuangan dan dana desa yang bersumber dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten. Saat ini, jumlah dana yang disalurkan ke desa di Jawa Tengah mencapai angka triliunan rupiah.
Selain itu, pembekalan juga diberikan terkait aspek administrasi pengelolaan keuangan desa. Gubernur menyoroti masih banyaknya kepala desa, bahkan yang telah menjabat lebih dari satu periode, yang belum sepenuhnya memahami administrasi, terutama dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana.
Lebih lanjut, Ahmad Luthfi berharap desa dapat menjadi ujung tombak pembangunan daerah. Dengan dana desa dan bantuan keuangan yang dikelola secara akuntabel, desa diharapkan mampu berkontribusi lebih besar terhadap kemajuan Jawa Tengah. Ia menegaskan bahwa total bantuan keuangan dari Pemprov Jateng tahun ini mencapai Rp1,2 triliun untuk lebih dari 8.000 desa.
“Saya imbau seluruh kepala desa untuk tidak takut dalam melakukan eksplorasi pembangunan di desa. Mereka sudah didampingi oleh kita semua. Dana harus dikelola dengan baik. Prinsipnya, desa menjadi ujung tombak untuk membangun wilayah kita,” ujar Ahmad Luthfi.
Dengan adanya Sekolah Antikorupsi ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap tata kelola pemerintahan desa semakin baik, transparan, dan akuntabel. (jn02)
Penulis
