Pemprov Jateng dan Kementerian PKP Teken MoU, Wali Kota Semarang Dukung Pemenuhan Hunian Layak untuk MBR dan ASN
Pemprov Jateng dan Kementerian PKP Teken MoU, Wali Kota Semarang Dukung Pemenuhan Hunian Layak untuk MBR dan ASN (JatengNOW/Dok)
SEMARANG, JATENGNOW.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menandatangani nota kesepakatan (MoU) untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Penandatanganan berlangsung di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Jumat (20/6/2025).
Acara tersebut turut dihadiri oleh Wali Kota Semarang Agustina, para bupati dan wali kota se-Jawa Tengah, perwakilan Bank Jateng, Badan Pusat Statistik (BPS), serta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menjelaskan bahwa MoU ini menjadi langkah penting dalam merumuskan kebijakan berbasis data guna memastikan pemerataan bantuan perumahan di seluruh daerah.
“Kesepakatan ini diperlukan untuk menyatukan data perumahan dan merumuskan formulasi kebutuhan hunian. Nantinya pemerintah pusat akan melakukan koordinasi menyeluruh agar bantuan rumah dapat tersalurkan secara merata di Jawa Tengah,” ujar Luthfi.
Ia menambahkan, penyediaan rumah layak huni berperan strategis dalam upaya menurunkan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah. Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pihak ketiga seperti pengembang perumahan dan CSR sangat dibutuhkan.
Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina menyambut baik langkah tersebut. Ia menilai kebijakan ini sebagai bentuk nyata kolaborasi lintas sektor yang mengedepankan akurasi data sebagai dasar penentuan sasaran program.
“Ini adalah contoh kebijakan berbasis data. Pemkot Semarang akan menggunakan data dari BPS sebagai acuan utama agar program bantuan perumahan tepat sasaran, terutama bagi MBR,” jelas Agustina seperti dilansir dari Lensasemarang jejaring JatengNOW.
Ia mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tersebut juga dibahas strategi peningkatan fasilitas pembiayaan seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), serta pencegahan deadlock yang selama ini kerap menghambat program.
Pemerintah pusat diketahui akan menaikkan target penyaluran rumah subsidi nasional dari 220.000 unit menjadi 350.000 unit pada tahun 2025. Menanggapi hal ini, Agustina menyatakan kesiapannya.
“Berapa pun alokasinya, kami siap. Data dari BPS akan menjadi titik awal untuk menetapkan sasaran dan skema terbaik,” tegasnya.
Dengan adanya kesepakatan ini, diharapkan roda pembangunan perumahan di Jawa Tengah terus berputar, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau. (jn02)
Penulis
