Menkeu Purbaya Bongkar Akar Mandeknya Investasi, Target Ekonomi 8 Persen Jadi Taruhan
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa (JatengNOW/Dok. kemenkeu.go.id)
JAKARTA, JATENGNOW.COM – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa percepatan pertumbuhan ekonomi nasional tidak akan tercapai tanpa pembenahan menyeluruh terhadap iklim investasi. Ia menyoroti masih lemahnya daya saing Indonesia dibanding negara lain di kawasan seperti Vietnam, Thailand, Singapura, dan Malaysia, yang salah satunya tercermin dari keputusan Nvidia memilih Johor sebagai pusat investasi ketimbang Indonesia.
Untuk memperbaiki kondisi tersebut, pemerintah membentuk Task Force Debottlenecking sebagai langkah strategis dalam menyelesaikan berbagai hambatan investasi yang mengganggu aktivitas ekonomi. Kelompok kerja ini menjadi kanal resmi bagi pelaku usaha untuk menyampaikan kendala nyata di lapangan, yang kemudian akan diselesaikan melalui sidang debottlenecking secara berkala.
“Di situ, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, para pelaku bisnis, kalau ada hambatan di bisnis Anda, Anda bisa lapor dan kami akan sidangkan. Saya sudah memutuskan mengalokasikan waktu satu hari penuh untuk memimpin sidang debottlenecking,” ujar Menkeu dalam Pembukaan Rapimnas Kadin 2025 di Jakarta, Senin (01/12).
Menkeu optimistis pendekatan berbasis lapangan akan mempercepat proses perbaikan ekosistem investasi. Keyakinan itu diperkuat pengalaman penyelesaian 193 kasus debottlenecking bernilai Rp894 triliun pada periode 2016–2019. Melalui mekanisme baru ini, pemerintah menegaskan komitmennya bahwa reformasi regulasi akan disusun berdasarkan kondisi faktual di lapangan.
“Ke depan, kita akan perbaiki itu, sehingga nanti iklim bisnis akan kita perbaiki secara bertahap langsung dari lapangan, nanti dari situ kita betulin peraturannya. Bukan dari peraturan ke lapangan, tapi dari lapangan ini ke peraturan nanti,” tegasnya.
Selain perbaikan regulasi investasi, pemerintah juga memperkuat upaya menjaga pasar domestik dari dominasi produk impor ilegal. Pengetatan pengawasan barang bekas ilegal disebut penting untuk memberi ruang tumbuh lebih besar bagi industri lokal.
Dengan perpaduan penguatan permintaan domestik, kolaborasi fiskal–moneter, serta perbaikan iklim investasi, pemerintah menargetkan Indonesia mampu mencapai pertumbuhan ekonomi 6 persen mulai tahun depan. Target ini diharapkan terus meningkat hingga mencapai 8 persen dalam kurun empat hingga lima tahun mendatang.
“Jadi, tumbuh 8%, susah, tapi bukan angka yang mustahil kalau kita ajukan secara bertahap. Jadi fiskal, sektor keuangan dan iklim investasi perbaiki,” tutup Menkeu. (jn02)
Penulis
