MoU Ketahanan Pangan Ditandatangani, Gubernur Jateng Targetkan Swasembada Pangan 2026 -

SOLO, JATENGNOW.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menandatangani nota kesepahaman (MoU) ketahanan pangan sebagai langkah strategis memperkuat kemandirian pangan daerah sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Program ini ditargetkan mulai terealisasi secara optimal pada tahun 2026, seiring selesainya pembangunan infrastruktur dasar di seluruh wilayah Jawa Tengah.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa penguatan ketahanan pangan menjadi agenda besar pemerintah provinsi setelah prioritas pembangunan infrastruktur dasar terpenuhi pada periode awal pemerintahan.

“RPJMD sudah kita susun. Tahun 2025–2026 fokus kita adalah penyelesaian infrastruktur dasar, mulai dari jalan, sarana pendidikan, hingga layanan dasar. Setelah itu, tahun 2026 kita masuk pada tugas besar, yaitu swasembada pangan,” ujar Ahmad Luthfi.

Menurutnya, kesiapan infrastruktur pertanian menjadi fondasi utama dalam mewujudkan ketahanan pangan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyiapkan pembangunan dan pembenahan jaringan irigasi primer, sekunder, hingga tersier, termasuk pembangunan embung dan sarana pendukung lainnya.

“Kalau infrastrukturnya siap, pangan akan jalan. Irigasi kita benahi, embung kita bangun, dan sarana pendukung kita lengkapi. Semua ini untuk mendukung target swasembada pangan di 2026,” tegasnya.

Ahmad Luthfi juga menekankan bahwa ketahanan pangan tidak dapat dikerjakan oleh pemerintah provinsi secara sendiri. Diperlukan kolaborasi lintas sektor dan konektivitas yang kuat antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga instansi vertikal.

“Ketahanan pangan ini tidak bisa dikerjakan oleh seorang gubernur saja. Harus ada konektivitas dengan bupati dan wali kota. Mulai dari pengaturan lahan, produk unggulan daerah, potensi wilayah, pendidikan pertanian, sampai pemasaran,” jelasnya.

Melalui MoU ketahanan pangan tersebut, Pemprov Jateng memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota serta melibatkan instansi vertikal seperti TNI dan Polri. Kodam dilibatkan dalam penguatan irigasi dan edukasi pertanian, sementara Polda Jawa Tengah berperan mendukung pengembangan komoditas jagung yang telah terintegrasi di berbagai daerah.

“Jagung ini sudah kita reprogramkan secara terintegrasi di seluruh kabupaten dan kota. Ada koordinasi, pengawasan, serta pengendalian di tingkat pemerintah daerah,” kata Ahmad Luthfi.

Ia mencontohkan pengembangan pangan berbasis wilayah, seperti Kabupaten Grobogan yang memiliki potensi besar pada komoditas kedelai, jagung, dan padi. Wilayah-wilayah tersebut akan dijadikan sentra prioritas yang dikoneksikan dengan daerah lain agar produksi pangan berjalan berkelanjutan dan merata.

“Kalau kita bicara padi, tidak perlu muluk-muluk. Dua kali panen serentak saja sudah memenuhi kajian nasional sebesar 10 juta ton. Apalagi jika bisa tiga kali panen, tentu ketahanan pangan kita akan sangat kuat,” pungkasnya. (jn02)