Setahun Luthfi–Gus Yasin, Ekonomi Jateng Tumbuh 5,37 Persen -

SOLO, JATENGNOW.COM – Satu tahun pemerintahan Ahmad Luthfi bersama Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen menjadi sorotan kalangan akademisi. Evaluasi capaian tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Sebelas Maret (UNS), Selasa (3/3/2026).

Dalam diskusi tersebut dipaparkan capaian pembangunan berbasis data statistik dan evaluasi lintas sektor. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dinilai mampu menjaga pertumbuhan ekonomi, memperkuat investasi, serta membangun kolaborasi sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan.

Statistisi Ahli Madya Badan Pusat Statistik (BPS), Didik Nursetyohadi, menyebut pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2025 mencapai 5,37 persen. Angka tersebut dinilai tetap positif meskipun terjadi perlambatan konsumsi rumah tangga sejak triwulan III 2023.

“Pertumbuhan ekonomi kalau melambat tidak berarti buruk. Di dalamnya bisa saja ada sektor-sektor yang tetap maju,” ungkapnya.

Menurutnya, struktur ekonomi Jawa Tengah kini semakin kuat karena tidak lagi bertumpu pada konsumsi semata. Investasi dan sektor industri menjadi penopang utama, terutama dengan hadirnya Kawasan Ekonomi Khusus Kendal (KEK Kendal) yang mendorong aktivitas industri berskala besar.

Di sisi kesejahteraan, garis kemiskinan per November 2025 tercatat Rp570.000 per kapita, sementara Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah telah mencapai Rp3,2 juta.

Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Jawa Tengah, Zulkifli Gayo, menegaskan capaian kepemimpinan tidak hanya diukur dari sisi popularitas, melainkan dari dampak nyata kebijakan bagi masyarakat.

Ia menekankan pendekatan kolaboratif government menjadi kunci, termasuk penguatan kerja sama antar daerah seperti dengan Jawa Timur dan Lampung, serta sinergi dengan 111 perguruan tinggi untuk mendukung riset dan inovasi kebijakan.

Salah satu capaian nyata yang disoroti adalah pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) sebanyak sekitar 200.000 unit. Dari jumlah tersebut, bantuan pemerintah pusat hanya mencakup sekitar 17.000 unit, sementara sisanya diwujudkan melalui skema dan kolaborasi daerah.

Dalam RPJMD, delapan indikator kepemimpinan telah ditetapkan dan tujuh di antaranya dinyatakan tercapai. Satu indikator yang masih berproses adalah Indeks Integritas Nasional.

Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama UNS, Irwan Tri Nugroho, mengingatkan agar kolaborasi yang telah terjalin tidak berhenti sebagai seremoni semata.

“Jangan sampai kerja sama hanya menjadi snapshot, tetapi harus berkelanjutan dan benar-benar dioptimalkan,” tandasnya. (jn02)