Respati Sampaikan Keluhan Menu MBG di Rakor Jateng, Minta Pemda Lebih Berwenang
Respati Sampaikan Keluhan Menu MBG di Rakor Jateng, Minta Pemda Lebih Berwenang (JatengNOW/Dok)
SEMARANG,JATENGNOW.COM – Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, menyampaikan sejumlah aduan masyarakat terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat menghadiri rapat koordinasi tingkat Provinsi Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Selasa (3/3/2026).
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh Zulkifli Hasan, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, serta Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bersama para kepala daerah dari seluruh wilayah di Jawa Tengah.
Dalam forum tersebut, Respati menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Surakarta menerima sejumlah keluhan dari masyarakat terkait menu makanan dalam program MBG yang dinilai tidak sesuai dengan harapan penerima manfaat.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena program MBG dirancang untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat.
“Kami menerima laporan dari warga Surakarta mengenai menu MBG yang belakangan dinilai kurang sesuai dengan harapan. Hal ini tentu menjadi perhatian karena program ini memiliki tujuan besar untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat,” ujarnya.
Respati menilai pemerintah daerah perlu diberi kewenangan yang lebih luas agar dapat merespons cepat setiap keluhan masyarakat terkait pelaksanaan program tersebut.
Ia berharap pemerintah daerah dapat dilibatkan secara langsung dalam proses pengawasan maupun evaluasi pelaksanaan program, termasuk berkoordinasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Kami berharap pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti aduan warga secara langsung, sehingga respons terhadap pelaksanaan program di lapangan bisa lebih cepat,” jelasnya.
Respati menambahkan, langkah tersebut juga bertujuan untuk menjaga prinsip zero accident dalam implementasi program MBG agar berjalan optimal dan meminimalkan potensi permasalahan di lapangan.
Selain itu, ia juga mengusulkan agar pemerintah daerah diberi ruang untuk melakukan berbagai langkah penguatan, mulai dari validasi data penerima manfaat, pengawasan terhadap pemasok bahan makanan, hingga memastikan keterlibatan tenaga kerja lokal dalam operasional SPPG.
Respati juga berharap koordinasi antara pemerintah daerah dan Badan Gizi Nasional dapat terus diperkuat sehingga setiap laporan atau aduan masyarakat dapat segera ditangani secara efektif.
“Harapannya, koordinasi antara BGN dan pemerintah daerah dapat berjalan lebih baik agar setiap keluhan masyarakat bisa segera ditindaklanjuti,” pungkasnya. (jn02)
Penulis
