Waduk Mrica Kritis! Sedimentasi Capai 93 Persen, Ahmad Luthfi Siap Kawal ke Pusat
Waduk Mrica Kritis! Sedimentasi Capai 93 Persen, Ahmad Luthfi Siap Kawal ke Pusat (JatengNOW/Dok)
BANJARNEGARA, JATENGNOW.COM — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah siap mengawal penanganan sedimentasi Waduk Panglima Besar Soedirman atau Waduk Mrica di Kabupaten Banjarnegara ke pemerintah pusat. Kondisi sedimentasi waduk tersebut dinilai sudah mengkhawatirkan dan berpotensi menimbulkan dampak luas apabila tidak segera ditangani.
Persoalan itu mengemuka dalam Rembug Pembangunan Jawa Tengah 2026 wilayah Banyumas Raya yang digelar di Pendopo Kabupaten Banjarnegara, Senin (18/5/2026).
Bupati Banjarnegara Amalia Desiana mengungkapkan sedimentasi Waduk Mrica kini telah mencapai sekitar 93 persen. Kondisi tersebut dinilai tidak hanya berdampak bagi Banjarnegara, tetapi juga memengaruhi wilayah lain di Jawa Tengah.
“Kondisi sedimentasi di Waduk Mrica itu sudah sampai 93 persen, sehingga hasil energinya juga sudah berkurang, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya,” ujar Amalia.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara telah menginisiasi usulan agar penanganan Waduk Mrica masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dinilai penting untuk memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat.
“Kami sudah menginisiasi untuk melakukan usulan PSN. Tentunya dukungan dan kehadiran dari pemerintah provinsi ini sangat membantu menguatkan kami, terutama penanganan Waduk Mrica,” katanya.
Selain sedimentasi waduk, Banjarnegara juga menghadapi tantangan geografis karena sekitar 70 persen wilayahnya rawan bencana. Karena itu, pemerintah daerah berharap adanya perhatian khusus dalam penataan kawasan dari hulu hingga hilir.
“Secara geografis, Kabupaten Banjarnegara itu 70 persen rawan bencana. Hadirnya provinsi di tengah-tengah kami sangat kami butuhkan, terutama untuk menjadi mediator kepada pemerintah pusat,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan pihaknya siap mendorong penanganan Waduk Mrica ke pemerintah pusat.
“Waduk Mrica ini nanti akan kita dorong ke pusat. Karena kalau tidak salah itu ada proyek PLN. Kita akan bersurat, kita kawal, sehingga sedimentasi bisa kita atasi bersama-sama,” kata Luthfi.
Menurut Ahmad Luthfi, persoalan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat harus diselesaikan melalui kolaborasi lintas sektor. Pemprov Jawa Tengah akan mengambil peran sebagai penghubung agar persoalan daerah dapat segera memperoleh tindak lanjut.
Ia menegaskan berbagai persoalan pembangunan di wilayah Banyumas Raya, termasuk Banjarnegara, harus ditangani secara simultan melalui kerja sama antara pemerintah kabupaten, provinsi, pemerintah pusat, dan pihak terkait lainnya. (jn02)
Penulis
