Ketua PWI Surakarta Kritik Narasi “Londo Ireng” Prabowo, Ingatkan Pentingnya Menjaga Kebebasan Pers
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Surakarta terpilih, Sri Hartanto (JatengNOW/Dok)
SOLO, JATENGNOW.COM – Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Surakarta terpilih, Sri Hartanto, mengkritisi pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang mengaitkan istilah “londo ireng” dengan sebagian wartawan, jurnalis, pengamat, maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM). Menurutnya, pernyataan tersebut berpotensi menimbulkan stigma negatif terhadap profesi wartawan dan dapat memengaruhi iklim kebebasan pers di Indonesia.
Sri Hartanto menegaskan bahwa kerja jurnalistik dilaksanakan berdasarkan fakta dan data yang diperoleh di lapangan. Oleh karena itu, sikap kritis media terhadap berbagai kebijakan pemerintah tidak dapat dimaknai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap negara maupun kepentingan asing.
“Media bekerja berdasarkan fakta di lapangan. Sikap kritis terhadap berbagai persoalan, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Koperasi Desa Merah Putih, maupun persoalan hukum, ekonomi, sosial, dan isu publik lainnya merupakan fungsi kontrol agar pemerintah dapat bekerja lebih baik, bukan bentuk pengabdian kepada bangsa asing,” kata Sri Hartanto, Jumat (24/7/2026).
Ia menilai, narasi yang mengaitkan kritik media dengan istilah seperti “antek asing” atau “londo ireng” berpotensi membentuk persepsi yang keliru di tengah masyarakat mengenai profesi wartawan.
Menurutnya, apabila narasi tersebut terus berkembang, masyarakat bisa memandang jurnalis sebagai pihak yang memusuhi negara atau bahkan dianggap sebagai pengkhianat.
“Jika logika seperti ini terus dimasifkan, masyarakat bisa menganggap tugas wartawan sebagai sesuatu yang jahat atau bertentangan dengan kepentingan bangsa. Kondisi itu berpotensi meningkatkan ancaman terhadap keselamatan jurnalis dalam menjalankan tugasnya,” ujarnya.
Sri Hartanto berharap Presiden sebagai kepala negara dapat memandang fungsi pers secara lebih proporsional. Ia menegaskan bahwa pers merupakan mitra demokrasi yang menjalankan fungsi kontrol sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“Presiden semestinya melihat tugas jurnalistik secara jernih, cerdas, dan elegan. Pers bukan musuh pemerintah, tetapi mitra demokrasi yang menjalankan fungsi kontrol sesuai amanat Undang-Undang Pers,” katanya.
Pernyataan Sri Hartanto merupakan respons atas pidato Presiden Prabowo Subianto dalam acara Puncak Hari Lahir ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta, Kamis (23/7/2026).
Dalam pidatonya, Prabowo menyebut istilah “londo ireng” yang pada masa kolonial merujuk kepada pribumi yang membantu penjajah masih ada hingga saat ini dan mengaitkannya dengan sejumlah kalangan.
“Londo-londo ireng ini sampai sekarang masih ada. Hanya dia sekarang pakai baju lain. Wartawan, jurnalis, pengamat, LSM. LSM harus kita tanya, yang gaji lo siapa? Yang bayar listrikmu siapa? Yang bayar handphonemu siapa?” ujar Prabowo.
Presiden juga menyinggung pemberitaan media yang dinilai lebih banyak menyoroti sekolah-sekolah yang belum diperbaiki dibanding ribuan sekolah yang telah direnovasi pemerintah.
Menurut Prabowo, pemerintah telah memperbaiki sekitar 67.000 bangunan sekolah dan menargetkan jumlah tersebut meningkat menjadi 100.000 sekolah pada tahun berikutnya. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak antikritik, namun berharap kritik disampaikan secara proporsional.
“Kita negara demokrasi. Kita tidak anti-kritik. Tapi kita bukan anak kecil,” kata Prabowo. (jn02)
Penulis
