Pemprov Jateng dan BSSN Perkuat Keamanan Siber, Forum Komunikasi Daerah Bakal Dibentuk

SEMARANG, JATENGNOW.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memperkuat kolaborasi untuk meningkatkan keamanan siber sekaligus mendukung penerapan pemerintahan digital di Jawa Tengah.

Kolaborasi tersebut tidak hanya akan dilakukan di tingkat pemerintah provinsi, tetapi juga didorong melibatkan pemerintah kabupaten/kota serta berbagai pemangku kepentingan di Jawa Tengah.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengatakan, keamanan siber menjadi tantangan penting seiring semakin luasnya penerapan digitalisasi pemerintahan.

Menurutnya, pemerintah tidak dapat menghadapi tantangan keamanan siber secara sendiri sehingga diperlukan dukungan dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk BSSN.

“Kita bicara pemerintahan digital tentu saja kita tidak bisa berdiri sendiri, dan tantangannya adalah masalah keamanan siber,” kata Sumarno saat menerima kunjungan BSSN di Ruang Rapat Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Jumat (21/8/2026).

Pertemuan tersebut dihadiri Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Deputi III) BSSN Sulistyo. Hadir pula Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah Lilik Henry Ristanto beserta jajaran.

Sumarno mengapresiasi kunjungan BSSN yang dinilai menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dalam pengembangan pemerintahan digital di Jawa Tengah.

Dia mengatakan, BSSN memiliki kompetensi untuk memberikan pembinaan serta pendampingan kepada pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai ancaman dan tantangan keamanan siber.

“Kami merasa senang, dan mudah-mudahan nanti kolaborasi ke depan untuk pemerintahan digital di Jawa Tengah juga akan lebih maju,” ujarnya.

Sumarno menegaskan, penguatan keamanan siber tidak cukup hanya dilakukan antara Pemprov Jawa Tengah dan BSSN.

Menurutnya, pemerintah kabupaten/kota juga perlu terlibat bersama berbagai pemangku kepentingan lainnya. Langkah tersebut diperlukan untuk membangun keamanan sekaligus kedaulatan siber secara lebih menyeluruh di Jawa Tengah.

“Kita bicaranya tidak hanya Pemprov Jateng, tapi juga dengan pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Tengah, bahkan tidak hanya di sisi pemerintahan saja. Semua stakeholder di Jawa Tengah ini bisa bersama-sama berkolaborasi,” jelasnya.

Sementara itu, Deputi III BSSN Sulistyo mengatakan, pihaknya mendorong pembentukan Forum Komunikasi Siber dan Sandi Daerah di Jawa Tengah.

Forum tersebut diharapkan menjadi wadah koordinasi dan kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam menghadapi berbagai persoalan keamanan siber.

Keanggotaannya nantinya tidak hanya berasal dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, tetapi juga melibatkan sektor nonpemerintahan seperti kesehatan, perbankan, serta organisasi yang menggunakan sistem elektronik.

Menurut Sulistyo, forum tersebut penting untuk memperkuat koordinasi ketika terjadi insiden siber, termasuk dalam pertukaran informasi dan pemanfaatan sumber daya.

“Kunjungan kami dari BSSN bertemu dengan Pak Sekda itu, bagian dari cara kami berdua untuk menegaskan kembali komitmen bersama untuk membangun keamanan dan kedaulatan siber di wilayah Provinsi Jawa Tengah,” ujar Sulistyo.

Sulistyo menambahkan, BSSN siap mendukung Pemprov Jawa Tengah maupun pemerintah kabupaten/kota dalam penerapan pemerintahan digital.

Hal tersebut dinilai penting karena semakin banyak layanan pemerintahan dan pelayanan publik yang telah beralih ke sistem digital.

“Kunjungan kami ini juga untuk meneguhkan kembali, bagaimana BSSN siap men-support Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun kabupaten/kota, kaitannya pemerintahan digital yang berjalan sekarang,” katanya.

Dia menekankan, digitalisasi pemerintahan harus berjalan beriringan dengan penguatan sistem keamanan.

Perlindungan siber tidak hanya menyangkut data masyarakat, tetapi juga memastikan layanan pemerintahan dan pelayanan publik tetap dapat berjalan ketika menghadapi ancaman atau serangan siber.

“Mengingat layanan pemerintah, baik itu internal pemerintah maupun masyarakat, hampir semua sudah terdigitalisasi dan harus aman. Itu berarti kita melindungi tidak hanya data masyarakat, tetapi juga melindungi agar layanan publik itu tidak terganggu layanannya karena serangan siber,” pungkasnya.

Dengan penguatan kolaborasi tersebut, Pemprov Jawa Tengah dan BSSN berharap transformasi digital pemerintahan dapat terus berkembang tanpa mengabaikan aspek keamanan, perlindungan data, dan keberlangsungan pelayanan publik. (jn02)

Penulis