Polda Jateng Ungkap 27 Kasus TPPO dalam Sepekan, 56 Korban Diselamatkan

0
image

Polda Jateng Ungkap 27 Kasus TPPO dalam Sepekan, 56 Korban Diselamatkan (JatengNOW/dok)

SEMARANG, JATENGNOW.COM – Polda Jawa Tengah mengungkap 27 laporan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) selama periode 13–19 November 2026. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menetapkan 29 orang sebagai tersangka dan menyelamatkan 56 korban. Total kerugian materiil dari kasus-kasus itu mencapai Rp893,6 juta.

Hasil pengungkapan disampaikan Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dirres PPA dan PPO) Polda Jateng Kombes Pol Nunuk Setiyowati dalam konferensi pers di Gedung Borobudur Mapolda Jateng, Jumat (20/11/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Yuliyanto serta perwakilan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, BP3MI, dan Kantor Imigrasi.

Dari hasil penyidikan, polisi menemukan beragam modus perdagangan orang. Sejumlah pelaku menawarkan pekerjaan ke luar negeri dengan iming-iming gaji besar, sementara korban diminta membayar biaya pengurusan visa, tiket, hingga keberangkatan.

Negara tujuan yang ditawarkan antara lain Selandia Baru, Jepang, Australia, dan Singapura. Biaya yang diminta kepada calon pekerja bervariasi, mulai Rp20 juta hingga Rp143 juta.

Salah satu perkara yang ditangani Ditres PPA dan PPO Polda Jateng melibatkan dua tersangka asal Pemalang berinisial SM dan RI. Keduanya diduga menawarkan pekerjaan di Selandia Baru dengan menggunakan visa yang tidak sesuai peruntukannya.

Dalam perkara tersebut, penyidik sementara mengidentifikasi sembilan orang sebagai korban. Kedua tersangka telah ditahan, sedangkan para korban belum diberangkatkan ke negara tujuan. Polisi masih mengembangkan penyidikan untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Modus lainnya dilakukan dengan memberangkatkan calon pekerja migran menggunakan visa wisata atau transit melalui Batam. Mereka kemudian direncanakan melanjutkan perjalanan menggunakan kapal laut menuju Malaysia.

Polisi juga menemukan praktik perekrutan calon pekerja migran dari lembaga pelatihan resmi, pencatutan nama lembaga pelatihan kerja tanpa izin, serta penempatan pekerja secara perorangan tanpa memenuhi ketentuan. Salah satu tawaran pekerjaan yang ditemukan berkaitan dengan posisi anak buah kapal (ABK) kapal ikan di Denmark.

Selain penempatan tenaga kerja ke luar negeri, praktik TPPO juga ditemukan dalam berbagai bentuk eksploitasi di dalam negeri.

Modus yang terungkap antara lain prostitusi daring melalui aplikasi MiChat, eksploitasi seksual terhadap anak, serta perekrutan pekerja di tempat hiburan dan sejumlah usaha dengan pengaturan tarif serta pemotongan honor untuk memperoleh keuntungan.

Penyidik juga menangani perkara seorang suami yang diduga mengeksploitasi istrinya dengan menawarkan melalui aplikasi MiChat. Kasus lain berkaitan dengan dugaan penjualan bayi oleh ibu kandungnya melalui perantara dengan imbalan Rp6 juta.

Menurut Nunuk, penanganan TPPO tidak cukup hanya mengandalkan penindakan terhadap pelaku. Polda Jateng juga memperkuat upaya pencegahan agar masyarakat memahami modus perdagangan orang dan tidak mudah terjebak tawaran pekerjaan yang tidak jelas.

Selama sepekan pelaksanaan KRYD, Polda Jateng dan jajaran menggelar 10 kegiatan sosialisasi yang diikuti 275 peserta. Edukasi dilakukan antara lain di lingkungan lembaga pelatihan kerja dan sekolah.

Petugas juga melaksanakan dua kegiatan pengecekan di bandara dan pelabuhan. Salah satunya di Pelabuhan Tanjung Emas pada 14 November dan Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani pada 15 November 2026.

Dari pengecekan di Pelabuhan Tanjung Emas, petugas memperoleh informasi mengenai penjemputan calon korban untuk diberangkatkan menuju Kalimantan sebelum direncanakan melanjutkan perjalanan ke Malaysia.

Upaya pencegahan turut dilakukan melalui program Rise and Speak yang menjangkau 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Program ini mendorong masyarakat agar berani melaporkan apabila mengetahui, melihat, mendengar, atau mengalami dugaan tindak pidana.

“Program Rise and Speak ini kami lakukan untuk menumbuhkan keberanian dan kesadaran masyarakat, sehingga apabila melihat, mendengar, mengetahui, atau mengalami suatu peristiwa tindak pidana, tidak ragu untuk melaporkannya kepada pihak berwenang,” jelas Nunuk.

Dalam konferensi pers tersebut, perwakilan BP3MI Jawa Tengah, Resvi Harum Ardika, mengingatkan masyarakat agar memastikan seluruh persyaratan bekerja ke luar negeri dipenuhi sesuai prosedur.

Dokumen yang harus diperhatikan meliputi paspor, visa kerja, kontrak kerja, hingga pemeriksaan kesehatan. Masyarakat juga diminta tidak menggunakan visa kunjungan untuk bekerja di negara tujuan.

“Permasalahan yang masih banyak kami temukan adalah pekerja migran yang bekerja di luar negeri hanya menggunakan visa kunjungan, bukan visa kerja. Karena itu, kami mengajak masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri agar mengikuti prosedur resmi dan melengkapi dokumen sesuai ketentuan,” ujarnya.

Resvi juga mengimbau calon pekerja migran memanfaatkan layanan Jobs Info BP3MI untuk memperoleh informasi mengenai penempatan kerja secara prosedural.

Senada dengan itu, perwakilan Kantor Imigrasi, Putu Agus Eka Putra, meminta masyarakat mengurus paspor dan proses keberangkatan sesuai ketentuan perundang-undangan. Penggunaan dokumen perjalanan yang tidak sesuai peruntukannya dapat menimbulkan risiko serta konsekuensi hukum.

Sementara itu, perwakilan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Ratna Mulya Sari, menegaskan bahwa perlindungan korban TPPO tidak berhenti pada penanganan awal. Korban juga membutuhkan pendampingan dan pemulihan secara menyeluruh.

“Fokus kami bukan hanya pada penanganan awal, tetapi juga memastikan korban mendapatkan pendampingan dan pemulihan secara menyeluruh, baik dari aspek psikologis, sosial, maupun keberfungsian sosial,” ujarnya.

Nunuk menegaskan, keberhasilan pemberantasan perdagangan orang tidak hanya diukur dari jumlah pelaku yang ditangkap. Upaya memutus jaringan, mencegah munculnya korban baru, serta memastikan pemulihan korban juga menjadi bagian penting dalam penanganan TPPO.

“Keberhasilan sesungguhnya dari pemberantasan perdagangan orang bukan hanya seberapa banyak pelaku yang bisa ditangkap dan diproses hukum, tetapi bagaimana kita mampu mencegah masyarakat menjadi korban, memutus jaringan perdagangan orang, menyelamatkan mereka yang dieksploitasi, serta memastikan korban mendapatkan perlindungan dan pemulihan,” tegasnya.

Ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan dengan janji penghasilan besar tanpa memastikan legalitas perusahaan, pemberi kerja, dan dokumen keberangkatan.

“Kami mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mengedukasi masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan pekerjaan, agar lebih memahami prosedur yang benar dan tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan dengan iming-iming penghasilan besar. Jangan sampai harapan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik justru dimanfaatkan menjadi pintu masuk praktik perdagangan orang,” pungkasnya. (jn02)

Penulis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *