Bukan Kader Partai, Kusumo Putro Sebut Penganti Wapres Gibran Harus Utamakan Kepentingan Bangsa

0
IMG-20261102-WA0092

BRM Dr Kusumo Purto SH MH (JatengNOW/dok)

SOLO, JATENGNOW.COM – Tokoh masyarakat sekaligus pemerhati kebijakan publik Kota Solo, Dr BRM Kusumo Putro SH MH, mengusulkan agar calon Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka berasal dari kalangan profesional dan tidak terikat sebagai kader partai politik.

Menurut pengacara kondang Kota Solo itu, posisi orang nomor dua di pemerintahan harus diisi figur yang mampu mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok maupun partai. Ia menilai, latar belakang profesional dapat memberi ruang bagi seorang Wapres untuk bekerja lebih independen dalam menjalankan tugas kenegaraan.

Kusumo menyampaikan pandangan tersebut di tengah pembahasan mengenai sejumlah nama yang beredar dalam bursa calon pengganti Gibran. Beberapa nama yang disebut dalam perbincangan publik antara lain Puan Maharani, Sufmi Dasco Ahmad, Seskab Teddy Indra Wijaya, dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Menurut pendapat saya pribadi, dari semua kandidat yang saat ini beredar, tidak ada yang cukup ideal sebagai Wapres menggantikan Gibran,” tegas Kusumo, Selasa (17/11/2026).

Ia berpandangan, calon Wapres harus mampu melepaskan kepentingan politik praktis ketika menjalankan tanggung jawab pemerintahan. Menurutnya, jabatan tersebut tidak semestinya digunakan untuk memperbesar pengaruh partai tertentu.

“Jika nantinya Wapres berasal dari kalangan partai politik dan tujuannya untuk membesarkan partai, maka dia tidak pantas menjadi Wapres. Wapres harus bisa mengesampingkan partainya terlebih dahulu, bukan kepentingan partai,” ujarnya.

Kusumo menilai tugas Wapres bukan sekadar mendampingi Presiden. Figur yang menduduki jabatan tersebut juga perlu memiliki kemampuan kepemimpinan, pemikiran strategis, serta inisiatif untuk menghasilkan program yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Tugas Wapres tidak sebatas mendampingi Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan. Seorang Wapres juga dituntut memiliki kemampuan kepemimpinan, pemikiran strategis, serta inisiatif untuk menghasilkan program yang bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya.

Ia menambahkan, seorang Wapres perlu memiliki gagasan dan program kerja yang dapat melengkapi kebijakan Presiden.

“Selain harus mendukung program Presiden, dia juga harus punya program sendiri. Tidak hanya mengikut. Sehingga kebijakan-kebijakan pemerintah bisa berdampak kepada kemajuan dan kemakmuran bangsa,” ujarnya.

Selain kepemimpinan, Kusumo menyebut kompetensi dalam bidang pemerintahan, pengelolaan keuangan negara, dan penyusunan kebijakan strategis sebagai aspek penting yang perlu dimiliki calon Wapres.

Kusumo juga menyoroti kemungkinan munculnya persaingan kepentingan ant arpartai dalam menentukan figur pendamping Prabowo Subianto. Menurutnya, partai-partai di lingkaran pemerintahan bisa memiliki kepentingan untuk mengusulkan kader masing-masing.

Situasi tersebut, kata dia, dapat menjadi tantangan bagi Presiden Prabowo dalam menentukan dua nama calon yang akan diajukan.

“Saya yakin Prabowo juga akan kebingungan memilih siapa wakilnya. Karena semua partai, saya kira, menginginkan kadernya duduk sebagai Wapres,” ungkapnya.

Ia berharap keputusan mengenai calon Wapres lebih mengutamakan kemampuan, integritas, dan kualitas kepemimpinan dibandingkan kepentingan kompromi politik.

Kusumo juga menilai pengunduran diri Gibran dari jabatan Wapres berpotensi meredakan polemik yang berkembang di tengah masyarakat. Pandangan tersebut disampaikannya sebagai salah satu cara untuk mengakhiri perdebatan politik yang berkepanjangan.

“Dengan Gibran mundur, saya kira bisa meredam kegaduhan yang ada. Daripada dia bertahan yang bisa menambah kegaduhan bangsa ini,” tandasnya.

Di tengah berbagai pandangan mengenai calon pengganti, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI telah menyiapkan tahapan pengisian jabatan Wakil Presiden.

Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan bahwa sidang paripurna untuk pengisian jabatan Wapres, pemilihan, dan pelantikan pejabat terpilih dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 9 Desember 2026. Jadwal tersebut diundur satu minggu dari rencana sebelumnya, yakni 2 Desember 2026.

MPR juga membentuk tim verifikasi untuk memeriksa kelengkapan persyaratan calon. Berdasarkan informasi yang disampaikan MPR, pemeriksaan dokumen dijadwalkan berlangsung pada 25 November hingga 8 Desember 2026.

Tahapan tersebut merupakan bagian dari proses pengisian jabatan Wapres setelah terjadi kekosongan jabatan. <Link url=”https://www.mpr.go.id/berita/sidang-paripurna-mpr-pengisian-wakil-presiden-9-desember-2026” title=”MPR menjelaskan perubahan jadwal sidang paripurna”/> dan pembentukan tim verifikasi untuk mempersiapkan proses tersebut.

Sementara itu, mekanisme pengisian jabatan Wapres diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wapres, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Dengan demikian, Presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua nama calon, sedangkan pemilihan dilakukan melalui sidang MPR. <Link url=”https://jdih.dpr.go.id/setjen/index/id/UUD-1945-BAGIAN-PERTIMBANGAN-DAN-DOKUMENTASI-INFORMASI-HUKUM” title=”Ketentuan Pasal 8 UUD 1945 di JDIH DPR RI”/>.

Kusumo berharap proses penentuan Wapres dapat menghasilkan figur yang mengutamakan kepentingan seluruh rakyat, memiliki integritas, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Indonesia. (jn02)

Penulis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *