Bupati Grobogan Minta Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi Dimaksimalkan -

GROBOGAN, ATENGNOW.COM – Untuk mencegah penyimpangan, Bupati Grobogan Sri Sumarni meminta agar pengawasan distribusi pupuk bersubsidi dimaksimalkan. Hal ini ditegaskan saat membuka Rapat Koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di pendapa kabupaten, Rabu (28/2/2024).

“Subsidi pupuk dari pemerintah cukup besar. Oleh karena itu, perlu pengawasan dan pengawalan agar penyalurannya optimal, mulai dari produsen sampai pengecer di tingkat kelompok tani maupun petani,” tegasnya.

Bupati berharap distribusi pupuk bersubsidi tepat sasaran, baik dalam jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutunya.

“Jika prinsip itu dilaksanakan dengan baik oleh seluruh komponen, maka target produksi nasional untuk ketersediaan pangan dan swasembada hasil pertanian dapat tercapai,” tutur Sri Sumarni.

Menurutnya, dalam menghadapi musim tanam kedua (MT-2), ada beberapa masalah yang harus segera diselesaikan. Pertama, pengurangan jenis pupuk yang disubsidi pemerintah.

“Tiga jenis pupuk, yaitu ZA, SP-36, dan pupuk organik, tidak lagi mendapatkan subsidi harga. Yang disubsidi hanya pupuk urea dan NPK,” ujarnya.

Bupati meminta Dinas Pertanian dan Disperindag memastikan distribusi dan penyaluran pupuk sesuai alokasi kebutuhan.

Masalah kedua adalah penggunaan kartu tani untuk penebusan pupuk. Bupati membeberkan keluhan petani yang tidak bisa menebus pupuk karena kartu tani hilang atau rusak, meskipun sudah terdaftar.

“Sejak 1 Januari 2024, petani yang telah terdaftar memiliki kartu tani, meskipun kartu taninya rusak atau hilang, dapat migrasi ke sistem i-pubers. Petani bisa mengubah cara penebusan pupuk dari menggunakan kartu tani menjadi menggunakan KTP. Harapannya, tidak ada lagi keluhan petani dalam menebus pupuk,” pungkasnya. (jn02)