Gubernur Jawa Tengah Siapkan Role Model Pendampingan untuk Pekerja Migran Indonesia -

SEMARANG, JATENGNOW.COM – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, tengah mempersiapkan langkah-langkah perlindungan untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Jawa Tengah yang akan dikirim ke luar negeri. Salah satu upaya yang sedang digagas adalah pembuatan role model pendampingan dan pelatihan yang akan diterapkan di masing-masing kabupaten/kota.

“Saya sudah perintahkan kepada Dinas Ketenagakerjaan untuk membuat role model terkait pendampingan dan pelatihan. Penyelarasan ini penting, mulai dari proses rekrutmen hingga pemberangkatan PMI kita,” ujar Luthfi, saat menerima kunjungan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding, di kantor gubernur, Selasa (15/4/2025).

Data terbaru mencatat, jumlah PMI asal Jawa Tengah pada tahun 2024 mencapai 66.611 orang, sementara pada 2025 hingga Maret tercatat sebanyak 14.361 orang. Sebagian besar penempatan PMI ini terpusat di sembilan kabupaten, antara lain Cilacap, Kendal, Brebes, Pati, Grobogan, Banyumas, Sragen, Kebumen, dan Sukoharjo. Jawa Tengah menduduki posisi kedua setelah Jawa Timur dalam hal pengiriman PMI, yang dikenal sebagai pahlawan devisa karena kontribusinya yang besar terhadap perekonomian negara.

Menurut Luthfi, enam negara utama yang menjadi tujuan PMI asal Jawa Tengah pada tahun 2024 dan 2025 antara lain Hongkong, Taiwan, Malaysia, Korea Selatan, Jepang, dan Singapura, dengan beberapa negara lain seperti Jerman juga turut menjadi tujuan penempatan.

“Penyelarasan antar kabupaten/kota ini penting karena setiap daerah memiliki kearifan lokal yang berbeda-beda. Beberapa daerah memiliki patokan tertentu dalam pengiriman PMI, baik itu berdasarkan tingkat kemiskinan atau tradisi yang sudah ada,” tambahnya.

Luthfi menekankan bahwa dengan adanya penyelarasan ini, setiap daerah di Jawa Tengah akan seragam dalam mengurus pengiriman PMI. Hal ini juga bertujuan untuk memudahkan pengawasan agar tidak terjadi penipuan atau penyelewengan dalam proses perekrutan.

Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, mengungkapkan pentingnya menciptakan ekosistem pelatihan yang baik untuk PMI. Menurutnya, mengirim pekerja ke luar negeri tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga menjadi transfer pengetahuan dan keterampilan yang bermanfaat bagi tenaga kerja tersebut.

“Kita perlu memastikan bahwa PMI yang dikirim ke luar negeri memiliki keterampilan yang mumpuni. Setelah mereka pulang, mereka bisa menjadi tenaga kerja terampil di tanah air,” kata Karding.

Karding juga menambahkan bahwa penting bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk melihat PMI sebagai peluang besar untuk mengurangi pengangguran. Oleh karena itu, ia mendorong adanya peraturan daerah yang mengatur tentang pekerja migran serta pembentukan wadah khusus yang mengurusi hal tersebut di setiap kabupaten/kota.

Selain itu, Karding mengingatkan agar dilakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat yang hendak menjadi PMI agar melalui jalur yang legal dan prosedural. (jn02)