Jateng Dorong Pembebasan BPHTB untuk Percepat Program Tiga Juta Rumah -

SEMARANG, JATENGNOW.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mendukung program pemerintah pusat dalam pembangunan tiga juta rumah dengan mendorong kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Saat ini, 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah sudah menetapkan peraturan kepala daerah terkait pembebasan BPHTB bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perakim) Jateng, Boedyo Darmawan, menjelaskan bahwa kebijakan di tiap daerah masih berbeda. Sebanyak 22 kabupaten/kota membebaskan BPHTB untuk seluruh WNI yang membeli rumah subsidi. Namun, 13 kabupaten/kota lainnya hanya memberikan pembebasan bagi warga ber-KTP domisili setempat.

“Hal ini menyulitkan, terutama di kawasan urban seperti Kota Semarang, karena banyak MBR bekerja di kota tetapi membeli rumah subsidi di daerah sekitar seperti Kendal. Kebijakan domisili ini menjadi kendala,” ujar Boedyo, Senin (15/9/2025), saat mendampingi Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menerima audiensi Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Jateng.

Boedyo menambahkan, Pemprov Jateng tengah mengidentifikasi permasalahan backlog perumahan, baik dari sisi kepemilikan maupun kelayakan. Untuk backlog kelayakan, ditangani melalui anggaran APBD provinsi maupun kabupaten/kota, sedangkan backlog kepemilikan difasilitasi lewat program KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Selain itu, pihaknya juga mulai mendata potensi pegawai pemerintah yang membutuhkan rumah subsidi, dengan estimasi sementara mencapai 13 ribu ASN.

Ketua DPD Himperra Jateng, Sugiyatno, menyoroti belum seragamnya kebijakan BPHTB di berbagai daerah. “Di Solo Raya memang sudah bebas, tetapi masih terbatas untuk warga dengan KTP domisili setempat. Kami berharap pembebasan berlaku bagi seluruh warga Indonesia, agar tidak menghambat investasi,” jelasnya.

Menanggapi hal itu, Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan pentingnya sinergi antarpihak untuk mengatasi backlog perumahan dan mendorong percepatan program rumah subsidi. Ia berencana menggelar workshop dan rapat koordinasi yang melibatkan pemerintah kabupaten/kota, perbankan, Himperra, PLN, serta BPN.

“Kita sudah mendapat penghargaan dari Menteri Perumahan, jangan sampai kinerja terhambat hanya karena masalah perizinan. Nanti kita buat rakor pemerintahan agar ada kepastian dan percepatan,” tandasnya. (jn02)