Jokowi Tanggapi Santai Wacana Pemakzulan Gibran: Itu Dinamika Demokrasi -

SOLO, JATENGNOW.COM – Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, menanggapi santai surat dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut Jokowi, hal itu merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang wajar terjadi di negara sebesar Indonesia.

“Ya negara ini negara besar, yang memiliki sistem ketatanegaraan, ya diikuti saja proses sistem ketatanegaraan kita. Bahwa ada yang menyurati seperti itu, dinamika demokrasi kita, biasa saja,” ujar Jokowi saat ditemui di kediamannya di Solo, Jumat (6/6/2025).

Jokowi menekankan bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia dilakukan dalam satu paket, sehingga pemakzulan terhadap salah satu harus mengikuti mekanisme hukum yang berlaku secara menyeluruh.

“Biasa saja (soal wacana pemakzulan Wapres Gibran). Pemilihan presiden itu satu paket, bukan sendiri-sendiri. Kalau di negara Filipina memang sendiri-sendiri, tapi di kita satu paket,” jelasnya.

Lebih lanjut, Jokowi menjelaskan bahwa sistem ketatanegaraan di Indonesia telah mengatur secara jelas mekanisme pemakzulan. Ia menyebut pemakzulan hanya bisa dilakukan terhadap presiden dan wakil presiden apabila terbukti melakukan pelanggaran berat.

“Pemakzulan itu harus presiden dan wakil presiden, misalnya korupsi, melakukan perbuatan tercela, atau pelanggaran berat. Itu baru bisa,” tegasnya.

Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirim surat bernomor 003/FPPTNI/V/2025 kepada DPR dan MPR RI. Dalam surat tersebut, mereka mengusulkan agar proses pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Surat tersebut menjadi perhatian publik karena mencerminkan munculnya ketegangan politik dari kalangan purnawirawan terkait posisi Gibran sebagai wakil presiden. Meski demikian, pihak Istana belum memberikan tanggapan resmi selain pernyataan terbuka dari Jokowi. (jn02)